balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan insentif kepada Perbekel dan Bendesa Adat se-Bali setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Insentif untuk Perbekel sebesar Rp1, 5 juta per bulan untuk 636 Perbekel se-Bali, mulai Januari 2022.
Sedangkan insentif untuk Bendesa Adat dinaikkan sebesar Rp1 juta dari semula sebesar Rp1,5 juta per bulan menjadi Rp2,5 juta per bulan untuk 1.493 Bandesa Adat se-Bali.
Total anggaran untuk insentif para Perbekel sebesar Rp11,4 miliar sudah dialokasikan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
Sedangkan total anggaran untuk insentif Bendesa Adat se-Bali sudah dialokasikan dalam bantuan operasional desa adat, sebagai bagian dari total anggaran desa adat sebesar Rp300 juta untuk masing-masing Desa Adat se-Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, Minggu (9/1) menyampaikan beberapa pertimbangan yang dipakai sebagai dasar kebijakan pemberian insentif kepada Perbekel dan Bendesa Adat. Antara lain adalah, dalam sistem pemerintahan daerah di Bali, desa dan desa adat merupakan struktur pemerintahan terendah yang menjadi lembaga pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di tingkat desa dan desa adat.
Perbekel dan Bendesa Adat merupakan pemimpin pemerintahan di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang berskala desa dan desa adat.
Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan pemerintah provinsi, sebagian diantaranya sangat ditentukan oleh adanya komitmen, kemampuan, partisipasi, dan tanggungjawab Perbekel dan Bendesa Adat dalam memimpin pembangunan serta menjadi motor penggerak masyarakat/Krama dalam membangun wilayahnya.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya keras melakukan inovasi sebagai percepatan pelaksanaan kebijakan implementasi Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, khususnya di desa dan desa adat, yang meliputi Program Prioritas dan Program Pendukung," jelas Gubernur Koster.
Ia melanjutkan, dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Prioritas dan
Program Pendukung tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya inovatif dengan membentuk “Tim Desa Kerti Bali Sejahtera” yang beranggotakan pegawai Pemerintah Provinsi Bali (ASN dan non ASN) yang berasal dari desa atau desa adat. Tim Desa Kerti Bali Sejahtera diterjunkan ke desa atau desa adat masing-masing sesuai asalnya.
Tim ini sebagai mediator dan fasilitator dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di desa/kelurahan dan desa adat.
"Dengan pemberian insentif ini, diharapkan semua Perbekel dan Bendesa Adat se-Bali semakin memperkuat komitmen, partisipasi, dan tanggungjawabnya untuk menyukseskan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Pemrov Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru," jelasnya.
