Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster Harap Penggunaan Produk Lokal Tekan Angka Inflasi

Bali Tribune/ KOORDINASI - Gubernur Bali Wayan Koster sebelum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Kamis (9/5) pagi.
balitribune.co.id | Badung - Pemanfaatan produk lokal, memiliki pengaruh dengan terpenuhinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi angka inflasi di Bali. 
 
Penyampaian ini dikatakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra di The Anvaya Beach Resort Bali, Badung, Kamis (9/5) pagi.
 
Selama ini, kebutuhan bahan pokok kebanyakan dipasok dari luar dengan jumlah yang tidak menentu. Kekurangan pasokan juga terkadang menyebabkan naiknya angka inflasi. Untuk itu, peningkatan produksi produk lokal Bali sangat penting. Mengingat selama ini sektor pertanian belum mendapat perhatian secara optimal. Untuk mengatasi hal itu, Gubernur Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
 
"Kita tahu Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tapi sayangnya selama ini para petani tidak menerima manfaat pariwisata Bali secara langsung. Untuk itu, saya telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Saya ingin antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali,” ujar Gubernur Koster.
 
Dikatakan Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, dengan memanfaatkan produk lokal maka kebutuhan akan produksi daerah sendiri bisa terus meningkat sehingga tidak perlu mendatangkan suplai dari luar. Dengan demikian, angka inflasi di Bali bisa tetap stabil.
 
"Mari kita cintai produk dalam negeri dan gunakan produksi daerah sendiri. Ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
 
Sementara itu,  Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali selaku Kepala Bank Indonesia wilayah Bali Nusra, Causa Iman Karana melaporkan jika pada Triwulan I tahun 2019 Bali Nusra mengalami inflasi sebesar 2.06%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3.13%. Secara spasial, melandainya inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2019 dibanding triwulan IV tahun 2018 terjadi pada ketiga provinsi baik di Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
 
"Inflasi yang masih terjadi di wilayah Bali Nusra pada triwulan I tahun 2019 secara tahunan, terutama disebabkan oleh tekanan kenaikan harga yang tejadi di kelompok bahan makanan dengan komuditas antara lain daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras serta bawang merah. Selain itu, tekanan kenaikan harga di Bali Nusra pada periode laporan juga didorong oleh kelompok komoditas transportasi dengan komoditas berupa angkutan udara," ujar Causa Iman.
 
Ditambahkan Causa Iman, dalam upaya mewujudkan inflasi yang stabil untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh tingkatan masyarakat tentunya diperlukan upaya seluruh pihak untuk dapat bersinergi bersama-sama menjaga pergerakan inflasi di wilayah Bali Nusra, termasuk pada saat hari besar keagamaan.
 
"Kita identifikasi risiko inflasi pada saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri saat ini serta perumusan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali," katanya.
 
Hadir pada kesempatan tersebut, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Nusa Tenggara Timur, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Iskandar Simorangkir, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan RI Maria Kristi Endah Murni, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Ida Bagus Raka Suardana.uni
wartawan
Release
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.