balitribune.co.id | Bangli - Program vaksinasi Covid-19 baru menyasar tenaga kesehatan dan sebagian kecil pelayanan publik. Sementara untuk guru dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejauh ini tidak menjadi skala priortas penerima vaksin. Padahal guru termasuk dalam kategori pelayan publik.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Rabu (24/). Kata Made Sudiasa, sepatutnya guru dan PMI serta tenaga pariwisata menjadi skala prioritas penerima vaksin. Rencana pemerintah menerapkan kembali pembelajaran secara tatap muka dan membuka kran pariwisata baru bisa berjalan jika steakholder yang terlibat didalamnya sudah terakomodir dalam vaksinasi.
”Kami rasa sebelum guru dan siswa divaksin pembelajaran secara tatap muka tidak bisa berjalan secara optimal, demikian juga untuk dunia pariwisata,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Lanjut Made Sudiasa, untuk pekerja migran Indonesai (PMI) memang tidak jadi skala prioritas calon penerima vaksin. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19 mereka tidak bekerja lagi atau menganggur. Disalah satu sisi kran untuk kembali bekerja ke luar negeri mulai terbuka. PMI yang ingin kembali bekerja harus mengantongi sertifikat digital telah divaksin.
”Banyak PMI datang ke kami menanyakan masalah tempat dan waktu vaksinasi, mereka kebingungan karena di kejar waktu,” ujarnya.
Menurut Made Sudiasa, PMI dan tenaga pariwisata seharusnya dimasukan menjadi sasaran utama penerima vaksinasi. Selama ini PMI merupakan salah satu penyumbang devisa bagi negara, dalam kondisi seperti saat ini negara harus hadir memberikan perlindungan bagi mereka. ”Perlindungan dimaksud memberikan ruang lebih atau menjadi sasaran utama dalam program vaksinasi,” jelasnya.
wartawan
AA. Agung Samudra
Category
