Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hadapi MEA, Sudikerta Minta SDM Bali Mantap Bersaing

diklat
DIKLAT - Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, pada acara pembukaan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada jumat (10/6).

Denpasar, Bali Tribune

Memasuki pemberlakuan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDM Bali mau tidak mau harus meningkatkan daya saingnya, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dalam dunia usaha dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Demikian disampaikan wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, dalam sambutannya pada acara pembukaan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (10/6).

Menurutnya, sudah kewajiban pemerintah juga dalam memperdayakan SDM Koperasi dan UMKM untuk melakukan program seperti pelatihan ini. “Melalui pelatihan ini, saya harap para pelaku koperasi dan UMKM bisa semakin meningkat daya saing, terutama menghadapi persaingan global dewasa ini, dan saya ingin semua masyarakat siap bersaing dengan SDM dari luar negeri,” imbuhnya.

Selain itu, Sudikerta juga berharap para pelaku koperasi dan UMKM bisa sebagai penstabil kondisi ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya nilai rupiah. Dia menekankan sudah seharusnya Koperasi dan UMKM tidak begitu kena imbas karena sudah menggunakan bahan baku lokal dalam proses produksinya, sehingga bisa menekan biaya produksi.

“Dengan menggunakan produk lokal sudah menjadi poin plus kita karena disamping menumbuhkan ekonomi lokal juga bisa menekan biaya produksi, jadi seharusnya para peserta di sini sudah sangat siap bersaing,” imbuhnya. Selain itu, dia juga menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang dijumpai dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Persoalan tidak hanya akan selesai dengan pengadaan diklat saja, namun juga diperlukan penataan kebijakan atau regulasi yang lebih mendukung upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perda.

Dia juga berharap, pemberdayaan Koperasi dan UMKM Bali secara terpadu dan berkelanjutan diharapkan mampu menyelaraskan struktur perekonomian Bali, mempercepar pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. “Ke depan saya harap semakin banyak tumbuh wirausahawan Bali, untuk menopang ekonomi Bali khususnya yang berbasis kerakyatan,” pungkasnya.

Sejalan dengan Sudikerta, kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, yang sekaligus ketua panitia acara ini menyampaikan bahwa pelatihan ini diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola menjadi lebih kompeten di bidangnya. Acara pada pagi ini juga menurutnya adalah kolaborasi dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI, karena sesuai dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.

Patra juga berharap, melalui pelatihan yang dihadiri oleh para pelaku koperasi dan UMKM seluruh Bali ini, bisa berlanjut dengan bantuan sheed capital (modal awal) bagi para wirausaha pemula yang mulai tumbuh di kalangan anak muda. Selain itu, dia juga membeberkan bahwa peluang mendirikan koperasi baru relatif masih terbuka lebar, terutama pada sektor riil dan jasa yag belum banyak dicoba. “Maka melalui pelatihan ini banyak peserta yang akan bisa memulainya,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan sertifikat bagi koperasi penerima badan hukum yang berjumlah 18 koperasi dan penyerahan sertifikat bagi kopreasi penerima ijin usaha simpan pinjam yang berjumlah 21 koperasi oleh Wakil Gubernur Ketut Sudikerta.

wartawan
rls
Category

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

153 Orang di Lapas Tabanan Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Tabanan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar razia dan tes urine terhadap 153 petugas dan warga binaannya pada Senin (6/4/2026). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat deteksi dini jelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62. Lewat kegiatan itu, Lapas Tabanan hendak memastikan lingkungannya bersih dari peredaran gelap narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.