Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hanya Kebagian Empat Ribu Keping, Blanko KTP-El di Jembrana Belum Mencukupi

Bali Tribune/ PEREKAMAN - Stok balangko KTP-el di Jembrana belum mencukupi seluruh pemegang suket, pencetakan KTP-El diberlakukan skala prioritas.
balitribune.co.id | Negara - Kendati telah menerima ribuan keping stok blangko KTP Elektronik (KTP-el), namun diberlakukan skala prioritas dalam pencetakan KTP elektronik. Bahkan pencetakannya juga masih dibatasi. Jumlah mesin pencetak yang ada di Jembrana hanya dua unit dengan kemampuan cetak yang terbatas.
 
Kendati setelah sempat mengalami kekosongan sejak bulan November 2019 lalu dan kini Kabupaten Jembrana menerima stok 4.000 keping blangko KTP-el, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jembrana menilai pasokan blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri tersebut masih cukup terbatas. Sesuai data Disdukcapil, saat ini masih tersisa sebanyak 2.357 pemohon KTP-el yang masuk status PRR (Print Ready Record). Kemudian untuk pemagang Suket, masih ada sebanyak 7.835 orang.
 
Plt Kepala Dinas Dukcapil Jembrana I Made Cindra Yasa, Kamis (23/1), mengatakan, sebanyak 4.000 keping blangko KTP-el tersebut diterimanya langsung dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (17/1) lalu. Karena stok blangko KTP-el masih cukup terbatas, pihaknya tetap memberlakukan skala prioritas dalam penggunakan blangko dan mebatasi percetakan maksimal 300 keping KTP-el per hari. Belangko KTP el tersebut telah digunakan mulai Senin (20/1). “Peruntukannya tetap kami prioritaskan dulu yang memang sudah PRR (print ready record), atau permohon baru yang siap cetak. Kemudian prioritas kedua, warga-warga yang memang sudah lama memegang suket (Surat Keterangan),” ujarnya. 
 
Selama tiga hari atau hingga Rabu (22/1), sudah digunakan sebanyak 635 keping, sehingga masih tersisa 3.365 keping. Dibandingak dengan jumlah warga yang memegang Suket, total 3.365 keping blangko KTP-el yang masih tersisa, dipastikan tidak cukup untuk seluruh warga pemegang Suket. “Ya karena terbatas, tetap kami berlakukan skala prioritas. Di samping PRR dan warga memang yang sudah lama memegang Suket atau Suket-nya sudah mau habis masa berlakunya, ya kami juga tetap bisa layani kalau ada yang e-KTP rusak atau hilang, dan perubahan element,” ungkapnya. 
 
Perubahan element data kependudukan tersebut, seperti perubahan alamat dan perstatus perkawinan. Pihaknya belum dapat mencetakan warga yang ingin memohon KTP-el karena ingin merubah keterangan masa berlaku. “Kalau perubahan masa berlaku, tetap tidak kami layani. Kalau sudah KTP-el, sudah dipastikan berlaku seumur hidup. Meskipun dalam KTP-el yang lama ada keterangan masa berlaku, sesuai aturan Pusat, sepanjang sudah KTP-el, masa berlakunya tetap seumur hidup,” ujarnya. 
 
Lantaran masih terkendala ketesedian mesin pencetak KTP-el di kantor yang hanya tersedia 2 unit, pihaknya juga mebatasi pencetakan KTP-el. Pencetakan maksimal 300 keping per hari. Menurutnya mesin tersebut hanya mampu mencetak 150 keping per mesin per hari. “Kita tidak berani lebih dari 300, takut mesin rusak. Tetapi untuk pencetakan tetap jalan. Selain melayani yang ke kantor, beberapa pemohon yang PRR ataupun pemohon yang sudah lama megang Suket juga terus kami cetak. Nanti yang sudah tercetak, itu akan kami layani dengan jemput bola, bawakan ke desa yang bersangkutan,” paparnya. 
 
Karena libur pada Kamis kemarin dan Jumat (24/1), berkenaan Hari Raya Siwaratri, untuk pelayanan di Disdukcapil Jembrana akan dibuka kembali Senin (26/1). 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.