Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga BBM Naik, Polda Bali Kerahkan Intelijen dan Jaga SPBU

Bali Tribune / Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu
balitribune.co.id | DenpasarPolda Bali langsung merespon pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menempatkan anggotanya di setiap SPBU guna melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain menempatkan anggota polisi di setiap SPBU, Polda Bali juga akan menerjunkan anggota intelijennya untuk melakukan deteksi dini dalam menghadapi jika adanya unjuk rasa. Kepastian ini disampaikan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu ketika dikonfirmasi Bali Tribune Minggu (4/9). "Intelejen akan melakukan deteksi dini dan menyiapkan tiem Dalmas dalam menangani jika ada unjuk rasa. Sedangkan pengamanan dan pantauan di setiap SPBU diserahkan ke masing - masing  Polres," ungkapnya.
 
Pantauan Bali Tribune, Polres Badung kemarin siang melakukan apel pengamanan SPBU. Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, pihaknya menempatkan anggotanya di setiap SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polres Badung. Total ada 20 SPBU yang dijaga polisi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. "Kita tempatkan anggota kita di setiap SPBU untuk melakukan pengamanan dan pengawasan jangan sampai terjadinya penyimpangan, seperti menjual ke jerigen dan melakukan penimbungan. Pengawasan di setiap SPBU ini hingga batas waktu tidak tertentu sampai situasi normal," katanya. 
 
Sementara itu, pemerhati sosial Ida Ayu Made Gayatri mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk respon terhadap subsidi energi yang selama ini terus memberatkan anggaran negara dinilai sudah tepat. Ida Ayu menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam diskusi "Kebijakan Pemerintah Tentang Penyesuaian Harga BBM, Apa urgensinya ?" yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli-Bali di Sanur, Sabtu (3/8/2022) sore. "Dampak dari pandemi Covid-19 lalu serta perang Ukraina dan Rusia menyebabkan krisis global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia diluar negeri. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM," ungkapnya.
 
Dikatakan Ida Ayu, krisis global menyebabkan naiknya harga minyak mentah ICP sebesar USD 105 per barrel selama periode Januari hingga Juli 2022, dan ini diluar kesanggupan APBN pemerintah yang mematok harga USD 100 per barrel, dan jika penyesuaian ini tidak dilakukan praktis akan menggoncang kestabilan keuangan negara. "Kestabilan negara sangat penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kita beruntung memiliki kabinet yang bekerja keras sehingga sampai saat ini Indonesia relatif secara moneter masih aman dalam menghadapi krisis global tersebut," katanya.
 
Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Cakra Taksu Bali, Gusti Ngurah Arya Gamparich menuturkan akan selalu mendukung program-program pemerintah, karena ia meyakini segala kebijakan yang dikeluarkan negara, tidak akan pernah menyengsarakan rakyat. "Kami yakin kebijakan ini telah dipikirkan secara matang untuk kestabilan negara dan perlu masyarakat ketahui juga disaat ekonomi negara lain porak poranda dibidang ekonomi, Indonesia justru stabil dan mampu membayar hutang luar negerinya, bahkan di negara adikuasa sekelas Amerika harga BBM naik dan inflasi meroket tinggi, tetapi Indonesia astungkara masih stabil," ujarnya.
 
Sementara Indrayani dari Aliansi Masyarakat Peduli-Bali menekankan saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga kondusifitas keamanan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang stabilitas negara, dengan cara memainkan isu 'penyesuaian harga BBM' yang dipelintir menjadi 'kenaikan harga BBM' dan berhasil membuat kegaduhan sosial. Padahal kenyataanya beberapa harga BBM malah turun dan isu-isu liar seperti ini perlu kita waspadai bersama. Sehingga Indrayani mengimbau agar pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan media sosial sehingga hoax atau fitnah tidak  dijadikan instrumen politik oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat luas.
 
"Apalagi lagi menjelang G20, dimana para pemimpin dunia mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah, kita perlu menjaga baik kepercayaan tersebut, guna menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya. 
wartawan
RAY
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.