Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harga BBM Naik, Polda Bali Kerahkan Intelijen dan Jaga SPBU

Bali Tribune / Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu
balitribune.co.id | DenpasarPolda Bali langsung merespon pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menempatkan anggotanya di setiap SPBU guna melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain menempatkan anggota polisi di setiap SPBU, Polda Bali juga akan menerjunkan anggota intelijennya untuk melakukan deteksi dini dalam menghadapi jika adanya unjuk rasa. Kepastian ini disampaikan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu ketika dikonfirmasi Bali Tribune Minggu (4/9). "Intelejen akan melakukan deteksi dini dan menyiapkan tiem Dalmas dalam menangani jika ada unjuk rasa. Sedangkan pengamanan dan pantauan di setiap SPBU diserahkan ke masing - masing  Polres," ungkapnya.
 
Pantauan Bali Tribune, Polres Badung kemarin siang melakukan apel pengamanan SPBU. Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, pihaknya menempatkan anggotanya di setiap SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polres Badung. Total ada 20 SPBU yang dijaga polisi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. "Kita tempatkan anggota kita di setiap SPBU untuk melakukan pengamanan dan pengawasan jangan sampai terjadinya penyimpangan, seperti menjual ke jerigen dan melakukan penimbungan. Pengawasan di setiap SPBU ini hingga batas waktu tidak tertentu sampai situasi normal," katanya. 
 
Sementara itu, pemerhati sosial Ida Ayu Made Gayatri mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk respon terhadap subsidi energi yang selama ini terus memberatkan anggaran negara dinilai sudah tepat. Ida Ayu menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam diskusi "Kebijakan Pemerintah Tentang Penyesuaian Harga BBM, Apa urgensinya ?" yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli-Bali di Sanur, Sabtu (3/8/2022) sore. "Dampak dari pandemi Covid-19 lalu serta perang Ukraina dan Rusia menyebabkan krisis global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia diluar negeri. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM," ungkapnya.
 
Dikatakan Ida Ayu, krisis global menyebabkan naiknya harga minyak mentah ICP sebesar USD 105 per barrel selama periode Januari hingga Juli 2022, dan ini diluar kesanggupan APBN pemerintah yang mematok harga USD 100 per barrel, dan jika penyesuaian ini tidak dilakukan praktis akan menggoncang kestabilan keuangan negara. "Kestabilan negara sangat penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kita beruntung memiliki kabinet yang bekerja keras sehingga sampai saat ini Indonesia relatif secara moneter masih aman dalam menghadapi krisis global tersebut," katanya.
 
Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Cakra Taksu Bali, Gusti Ngurah Arya Gamparich menuturkan akan selalu mendukung program-program pemerintah, karena ia meyakini segala kebijakan yang dikeluarkan negara, tidak akan pernah menyengsarakan rakyat. "Kami yakin kebijakan ini telah dipikirkan secara matang untuk kestabilan negara dan perlu masyarakat ketahui juga disaat ekonomi negara lain porak poranda dibidang ekonomi, Indonesia justru stabil dan mampu membayar hutang luar negerinya, bahkan di negara adikuasa sekelas Amerika harga BBM naik dan inflasi meroket tinggi, tetapi Indonesia astungkara masih stabil," ujarnya.
 
Sementara Indrayani dari Aliansi Masyarakat Peduli-Bali menekankan saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga kondusifitas keamanan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang stabilitas negara, dengan cara memainkan isu 'penyesuaian harga BBM' yang dipelintir menjadi 'kenaikan harga BBM' dan berhasil membuat kegaduhan sosial. Padahal kenyataanya beberapa harga BBM malah turun dan isu-isu liar seperti ini perlu kita waspadai bersama. Sehingga Indrayani mengimbau agar pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan media sosial sehingga hoax atau fitnah tidak  dijadikan instrumen politik oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat luas.
 
"Apalagi lagi menjelang G20, dimana para pemimpin dunia mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah, kita perlu menjaga baik kepercayaan tersebut, guna menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya. 
wartawan
RAY
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.