Mangupura, Bali Tribune
Pemkab Badung gerah dengan melambungnya harga LPG tabung 3 kg di sejumlah wilayah di Badung. Sebab, harga yang mestinya Rp14.500 di pangkalan sampai di konsumen justru bisa menembus angka Rp20 ribu sampai Rp22 ribu. Kondisi ini sontak merugikan masyarakat karena tidak menikmati langsung subsidi dari pemerintah.
Menyikapi hal ini, Kamis (23/6), Wabup Badung Ketut Suiasa langsung mengumpulkan seluruh agen dan pangkalan LPG di Kabupaten Badung. Tampak hadir Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Badung Ketut Karpiana dan Perwakilan dari Hiswana Migas.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa harga ‘gila-gilaan’ LPG tabung 3 kg terjadi di tingkat pengecer. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya regulasi harga yang mengatur sampai ke tingkat pengecer, sehingga pengecer bebas menaikan harga. Selain itu maraknya pangkalan ilegal juga diduga ikut memperkeruh naik turunnya harga.
Kepala Diskoperindag Badung Ketut Karpiana yang dikonfirmasi usai rapat, menjelaskan LPG bersubsidi tabung 3 kg di lapangan banyak bermasalah pada harga dan distribusi. “Tadi kita bahas agar distribusi LPG lancer yakni dari SPBE ke agen. Dan dari agen ke pangkalan. Sebab, selama ini banyak keluhan distribusi LPG tersendat,” ujarnya.
Kesempatan itu, selain meminta agar distribusi tidak tersendat pemerintah juga berharap tidak ada penimbunan LPG. Sebab, LPG harus sampai ke masyarakat secara lancar tanpa ada permainan baik harga maupun distribusi. Mengingat LPG tabung 3kg adalah gas bersubsidi yang merupakan hak masyarakat. “Gas LPG 3 kg harus lancar sampai ke tingkat konsumen. Dan dinimakti utuh oleh mereka karena itu disubsidi pemerintah,” kata Karpiana.
Pejabat asal Camagi ini mengaku masalah LPG sudah diatur Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur (Pergup). Akan tetapi, fakta di lapangan persoalan LPG ini banyak sekali muncul, terutama masalah harga.
Harga sampai tingkat konsumen, kata dia bisa menembus angka Rp20 ribu bahkan Rp22 ribu. Padahal, sesuai Pergub dari agen ke pangkalan hanya dipatok Rp13.300. Sementara dari pangkalan ke pengecer ditetapkan Rp14.500. “Karena sudah ada Pergub-nya, tadi Pak Wabup minta harga itu supaya tidak dipermainkan lagi,” kata Karpiana.
Di bagian lain, pihak agen dan pangkalan justru minta Pemkab Badung mengatur jumlah pangkalan disesuaikan kebutuhan. Sebab, menurut mereka naik turunnya harga juga tergantung jumlah pangkalan. Kalau jumlah pangkalan minim, otomatis harga naik, apalagi jarak antara agen dan pangkalan jauh.
“Dari agen ingin Pemkab mengatur jumlah pangkalan disesuaikan dengan kebutuhan per kecamatan. Biar tidak satu daerah numplek, yang lain kosong. Ini buat kenaikan harga dan ongkos transport tinggi,” katanya.
Pihak agen juga tak menampik ada pangkalan-pangkalan ilegal yang membuat kacau. Karena pangkalan resmi sudah kontrak kerja dengan agen dan terdaftar ke pertamina. Sedangkan pangkalan tidak resmi kadang-kadang mengambil LPG di daerah lain kemudian dijual di Badung dengan harga lebih tinggi. “Menurut agen yang mempermainkan harga itu biasanya yang pangkalan tidak resmi,” tegasnya.
Oleh karena itu, baik pihak agena maupun pangkalan mendesak Pemkab Badung membuat regulasi lanjutan untuk mengatur harga dan distribusi LPG di Badung. Sebab, Pergup yang diterbitkan gubernur tidak sampai menyentuh harga ke tingkat pengecer.
Pergub hanya mengatur sampai agen dan pangkalan. Sementara yang banyak dipermainkan adalah ditingkat pengecer. “Harga di pengecer kan bervariasi. Pihak agen dan pangkalan minta Badung buat peraturan bupati (Perbup) untuk mengatur harga di pengecer agar tidak melebihi harga Rp18 ribu,” jelasnya.
Atas desakan pihak agen dan pangkalan itu, Karpiana mengaku Wabup Badung masih mengkaji. Sebab, harga LPG sudah diatur lewat Pergub. “Soal sanksi juga akan kita kaji. Karena di Pergub juga ada sanksi. Cuma sanksinya sampai di pangkalan saja, tidak sampai ke pengecer,” katanya.
Namun untuk mengantisipasi harga yang meroket, Karpiana mengaku akan mengintensifkan tim monitoring harga untuk memantau harga di lapangan. “Sementara agar harga tidak jor-joran kita intensifkan tim pengawasan untuk sidak,” tukasnya.
