Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Harkodia 2024, Pemkab Badung Raih Penghargaan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi

Bali Tribune / PENGHARGAAN - Bupati Nyoman Giri Prasta menerima secara langsung Penghargaan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2024 yang diserahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

balitribune.co.id | MangupuraBupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2024, bertempat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Jakarta Selatan, Senin (9/12). 

Adapun tema peringatan Hakordia Tahun 2024 yaitu "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Badung meraih Penghargaan sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2024 bersama dengan Kabupaten Kulonprogo, Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh, karena telah berhasil memenuhi kriteria 6 komponen dan 19 indikator percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang diserahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dan disaksikan seluruh undangan.

Pada kesempatan ini, turut hadir Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Budi Gunawan, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Pimpinan Lembaga di Pemerintah Republik Indonesia, Para Direksi BUMN dan BUMD, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Pegiat Anti Korupsi.

Menko Polkam RI Budi Gunawan dalam sambutannya menyampaikan, mewakili Presiden RI mengapresiasi kinerja KPK RI, yang terus menerus bekerja melalui program kerjanya dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Dijelaskan lebih lanjut, Tema pada peringatan Harkodia Tahun 2024 dimaknai bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari semua elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi demi terwujudnya tujuan atau cita-cita pembangunan nasional.

“Kita semua tahu, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan bisa menyengsarakan rakyat Indonesia. Wujud komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Asta Cita, dimana penekanannya pada pencegahan yang di barengi oleh penindakan sebagai pendukung,” ujarnya.

Bupati Badung Giri Prasta yang ditemui seusai acara menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPK RI yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana salah satunya melakukan penilaian dan membuatkan sistem untuk pemberantasan Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga, KPK RI telah melakukan pembinaan terhadap Pemkab Badung, dan Pemkab Badung akan menunjukan kepada masyarakat bahwa sistem yang dibuat oleh KPK RI ini sangat bagus sekali untuk mengurangi dan menghilangkan praktek korupsi di wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Pemkab Badung sudah melakukan langkah-langkah yang menjadi arahan dari KPK RI dan begitu juga arahan dari aparat penegak hukum, kita harus semangat untuk berbenah. Jangan sampai korupsi yang diakibatkan oleh sistem. Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung karena sudah bersama-sama dalam menyimak dan tidak melakukan tindakan korupsi,” ungkapnya.

Giri Prasta juga menjelaskan bahwa mendapat nilai tertinggi dalam penilaian Zona Integritas (ZI). Karena di Kabupaten Badung mulai dari Desa sudah ada yang mendapatkan ZI, Puskesmas, dan lainnya. Hasil yang Pemkab Badung dapatkan hari ini, dilakukan dengan cara memperbaiki tata kelola, sehingga dapat menciptakan Good Goverment dan Clean Government.

“Transparansi dilakukan dengan menggunakan Teknologi informasi, contoh APBD Kabupaten Badung bisa diakses melalui Website dan kita selalu terbuka untuk siapapun dan kapanpun. Kami tetap berkomitmen tetap pada Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Jika ada Tindakan oknum-oknum di Kabupaten Badung yang korupsi, akan ditindak sesuai dengan sistem internal Pemkab Badung yaitu dari inspektorat dimana ada pembinaan hingga pemecatan,” jelasnya.

wartawan
ANA

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.