BALI TRIBUNE - Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahanya Tonggak sejarah demokrasi di Indonesia diawalimelaksanakan pesta demokrasi pemilu tahun 1955 yang diikuti puluhan partai politik. Namun suksesnya jalan pemilu pertama itu tidak berlanjut dan pemilu kembali digelar ditahun 1971 dimasa pemerintahan orde baru. Pada rezim orde baru yang terkenal dengan gaya kepeminpinan otoriter, demokrasi di Indonesia sempat terkukung hampir 32 tahun. Hak menyuarakan pendapat dan menentukan pilhan dibatasi, bahkan bila dianggap melawan penguasa akan berakhir dipintu penjara. Retrorika kebebasan berdemokrasi mulai berjalan seiring dengan lengsernya rezim orde baru yang kini dimaknai sebagai jaman reformasi. Di era demokrasi reformasi ,rakyat diberikan hak dasar seperti bebas menyamapikan pendapat dan menentukan pilihan potiknya. Namun demikian jalanya demokrasi di massa reformasi dari tahun 1988 sampai sekarang tidak bisa dipisahkan dengan berbagai konflik yang terjadi. Di beberpa daerah yang melangsungkan Pemilu sempat muncul konflik bahkan yang lebih mengahawtirkan lagi koflik mengkait- kaitkan masalah Suku, Ras dan Agama (Sara). Kalau konflik ini tidak segera diredam maka tidak menutup kemungkinan kebebasan berdemokrasi akan kembali pada titik nadir. Konflik terjadi dikarenakan berbagai indicator,dianataranya masih lemahnya pemahaman dari inti sari demokrasi tersebut baik oleh masyarakat dan para elit politik Para elit poltik lebih mementing kepentingan pribadi atau golongan dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Disamping itu konfik dipicu oleh ketidak jujuran dari petugas pelaksana pemilu (KPU) dan lemahnya pengawasan terhadap kecuranga- kecurangan yang terjadi oleh Petugas Pengawas Pemilu. Hampir tiga puluh tahun memasuki era reformasi, riak- riak yang dapat mencederai sendi- sendi demokrasi sedikit demi sedikit mulai terkikis. Tahun 2018 di beberpa - beberpa daerah di Indonesia yang melangsung hajatan Pemilihan Kepala Daerah ,jalanya pesta demokrasi secara umum dapat berjalan dengan aman dan lancar. Walaupun muncul riak- riak kecil namun dapat diselesaikan secara damai. .Hal ini menadakan para elit politik mulai dewasa dalam berpolitik dan pemahaman masayarakat terhadap demokrasi mulai tumbuh. Seperti di daerah lain, untuk tahun ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga dilaksanakan di Bali. Tugas berat bagi pihak kepolisian untuk memastikan pelaksanaan Pilgub Bali berjalan damai, mengingat Bali merupakan salah satu tujuan wisata tidak hanya domestic namun mancanegara. Kondisi keamanan yang tidak stabil akan memberikan dampak negative bagi dunia pariwisata. Jauh-jauh jajaran Polda Bali dibawah kepemimpinan Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sudah merancang mekanisme/sistem pengamanan dalam pelaksanaan Pilgub Bali. Dilakukan pula pemetaan wilayah yang rawan konflik kaitanya dengan pelaksanaan Pilgub Bali yang notabene terdapat dua pasangan calon (Paslon). Wilayah yang tergolong rawan tentu mendapatkan perhatian lebih serta personel yang melakukan pengamanan jumlah dioptimalkan. Selain itu personel Polda Bali di BKO kan ke jajaran Polres-Polres di wilayah Bali.Fenomena yang berkembang saat ini tidak bisa dipisahkan dari peran Kepolisian Repbulik Indonesia (POLRI) yang bersinergi dengan masyarakat untuk menyukseskan jalanya Pilkada di beberapa daerah. Peran dari POLRI dimainkan anggota Bhayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) yang bertugas ditiap - tiap desa/kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkantibmas bersinergi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama serta pemuda. Di sisi lain, berada ditingkat paling bawah yakni personel Bhabinkamtibmas senantiasa melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak untuk menyejukan situasi di wilayah binaan masing-masing. Tak jarang personel melakukan door to door, bersinergi dengan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Tidak hanya sebatas masalah keamanan, untuk Bhabinkamtibmas juga turut serta melakukan gerakan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilgub Bali, dimana Bhabinkamtibmas turun bersama pemerintahan desa, babisa untuk melakukan pendataan warga yang belum mengantongi e-KTP. Tentu diharapkan warga Bali yang memiliki hak suara agar bisa menyalurkan aspirasinya untuk memilih sosok pemimpin yang akan memimpin Bali 5 tahun kedepan.
