Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hotel Bayar Pajak Penjualan dari Pesanan BPW, Peran BPW Dilupakan

Bali Tribune / DESTINASI WISATA - Paket wisata dikemas setelah melakukan survei, pengumpulan data, kunjungan langsung ke destinasi-destinasi wisata untuk mendapatkan data-data tentang fasilitas wisata, atraksi wisata dan aksesibilitas.

balitribune.co.id | Denpasar – Biro perjalanan wisata (BPW) adalah yang merencanakan dan melaksanakan perjalanan wisata. Dalam hal merencanakan dan melaksanakan atau menyelenggarakan perjalanan wisata ke dalam negeri (inbound), biro perjalanan wisata atau inbound tour operator kegiatan utamanya adalah menciptakan produk dalam bentuk paket wisata. Paket wisata dikemas setelah melakukan survei, pengumpulan data, kunjungan langsung ke destinasi-destinasi wisata untuk mendapatkan data-data tentang fasilitas wisata, atraksi wisata dan aksesibilitas. 

Kemudian, menghitung dan menetapkan harga jual, lalu mendistribusikan produk melalui berbagai tempat seperti kantor perwakilan pariwisata, kedutaan besar dan konsulat, Wholesalers serta Tour Operators. Selanjutnya melakukan tindakan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan menghadiri setiap kegiatan pasar wisata (travel mart, travel show) untuk memperbaharui kontrak kerja sama dengan partner lama, mencari dan bekerja sama dengan para Wholesalers dan Tour Operators yang baru serta memperkenalkan produk baru. 

Dewan Penasehat Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali yang juga pimpinan Floressa Bali Wisata, Paul Edmundus Talo menjelaskan, BPW melakukan kegiatan promosi dengan biaya sendiri. BPW juga melakukan perjalanan sendiri-sendiri, mengunjungi kantor-kantor perusahaan perjalanan di luar negeri dalam upaya memberikan penjelasan langsung kepada pihak yang membutuhkan. "Dalam hal ini BPW mempraktekkan bauran promosi," jelas Paul dalam siaran persnya kepada Bali Tribune, Senin (23/11).

Kata dia, pemerintah melakukan kegiatan pemasaran destinasi Indonesia, sedangkan BPW (inbound tour operators) memasarkan produk usaha agar perusahaan mereka dapat tetap hidup. Dalam hal ini BPW pun tetap menghasilkan devisa untuk negara. 

Dalam hubungan dengan rekan kerja di negara asal wisatawan, BPW hanya  berkerja sama dengan Wholesalers dan Tour Operators. BPW tidak pernah  bekerja sama dengan Travel Agents. "Mereka dapat bekerja dengan beberapa perusahaan Wholesalers dan Tour Operators dari salah satu negara wisatawan, atau dengan beberapa perusahaan dari beberapa negara asal wisatawan yang berbeda," jelas Paul. 

Setelah Wholesalers atau Tour Operators menentukan tanggal kedatangan parawisatawannya, ada yang berseri atau dengan jadwal kedatangan dan jumlah peserta sepanjang tahun atau kedatangan perorangan yang diminta  berdasarkan Tailor Made, kemudian pegawai biro perjalanan wisata melakukan pemesanan kamar di hotel. 

Pemesanan itu bisa untuk satu kamar atau 15 kamar maupun 30 kamar bahkan lebih untuk satu kali atau banyak kali kedatangan, dapat juga diminta dan dikontrak untuk selama satu tahun. Sebuah BPW dapat memesan 1 atau 2 kali di sebuah hotel atau beberapa hotel, dapat juga memesan 10 kali atau 50 kali bahkan lebih, dikalikan dengan jumlah kamar yang dibutuhkan. 

Pernyataan ini kata dia untuk mengonfirmasi bahwa pihak hotel menginapkan wisatawan yang dipercayakan BPW kepada hotel yang diinginkan. "Pemilihan hotel dilakukan oleh BPW atau oleh Wholesaler/Tour Operator, ada pula ditentukan oleh wisatawan," ungkapnya.

Menurut Paul, wisatawan yang menginap di hotel dibagi dalam 4 jenis bila ditinjau dari segi pemesanan. Diantaranya adalah wisatawan yang dipesan oleh BPW, wisatawan yang dipesan langsung oleh Wholesalers atau Tour Operators. Kemudian wisatawan yang dipesan oleh online travel agent (OTA), dan wisatawan yang dipesan oleh wisatawannya sendiri.

Lanjut dia menyampaikan, dalam hubungan dengan pembayaran pajak, pihak hotel membayar pajak penjualan dari keempat jenis wisatawan di atas. Hal ini juga terjadi pada restoran, tontonan, objek wisata dan lainnya yang sebagian besar didatangkan oleh biro perjalanan wisata. 

Kata Paul, belum ada penelitian yang memberikan perbandingan dari keempat jenis pemesanan di atas, tetapi berdasarkan asumsi dari pengalaman, kedatangan wisatawan yang memesan di hotel-hotel, restoran, objek wisata dan tontonan pemesanan yang dilakukan oleh BPW masih lebih dominan. "Lalu mengapa peran BPW dilupakan?," tanyanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.