Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hotel Bayar Pajak Penjualan dari Pesanan BPW, Peran BPW Dilupakan

Bali Tribune / DESTINASI WISATA - Paket wisata dikemas setelah melakukan survei, pengumpulan data, kunjungan langsung ke destinasi-destinasi wisata untuk mendapatkan data-data tentang fasilitas wisata, atraksi wisata dan aksesibilitas.

balitribune.co.id | Denpasar – Biro perjalanan wisata (BPW) adalah yang merencanakan dan melaksanakan perjalanan wisata. Dalam hal merencanakan dan melaksanakan atau menyelenggarakan perjalanan wisata ke dalam negeri (inbound), biro perjalanan wisata atau inbound tour operator kegiatan utamanya adalah menciptakan produk dalam bentuk paket wisata. Paket wisata dikemas setelah melakukan survei, pengumpulan data, kunjungan langsung ke destinasi-destinasi wisata untuk mendapatkan data-data tentang fasilitas wisata, atraksi wisata dan aksesibilitas. 

Kemudian, menghitung dan menetapkan harga jual, lalu mendistribusikan produk melalui berbagai tempat seperti kantor perwakilan pariwisata, kedutaan besar dan konsulat, Wholesalers serta Tour Operators. Selanjutnya melakukan tindakan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan menghadiri setiap kegiatan pasar wisata (travel mart, travel show) untuk memperbaharui kontrak kerja sama dengan partner lama, mencari dan bekerja sama dengan para Wholesalers dan Tour Operators yang baru serta memperkenalkan produk baru. 

Dewan Penasehat Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali yang juga pimpinan Floressa Bali Wisata, Paul Edmundus Talo menjelaskan, BPW melakukan kegiatan promosi dengan biaya sendiri. BPW juga melakukan perjalanan sendiri-sendiri, mengunjungi kantor-kantor perusahaan perjalanan di luar negeri dalam upaya memberikan penjelasan langsung kepada pihak yang membutuhkan. "Dalam hal ini BPW mempraktekkan bauran promosi," jelas Paul dalam siaran persnya kepada Bali Tribune, Senin (23/11).

Kata dia, pemerintah melakukan kegiatan pemasaran destinasi Indonesia, sedangkan BPW (inbound tour operators) memasarkan produk usaha agar perusahaan mereka dapat tetap hidup. Dalam hal ini BPW pun tetap menghasilkan devisa untuk negara. 

Dalam hubungan dengan rekan kerja di negara asal wisatawan, BPW hanya  berkerja sama dengan Wholesalers dan Tour Operators. BPW tidak pernah  bekerja sama dengan Travel Agents. "Mereka dapat bekerja dengan beberapa perusahaan Wholesalers dan Tour Operators dari salah satu negara wisatawan, atau dengan beberapa perusahaan dari beberapa negara asal wisatawan yang berbeda," jelas Paul. 

Setelah Wholesalers atau Tour Operators menentukan tanggal kedatangan parawisatawannya, ada yang berseri atau dengan jadwal kedatangan dan jumlah peserta sepanjang tahun atau kedatangan perorangan yang diminta  berdasarkan Tailor Made, kemudian pegawai biro perjalanan wisata melakukan pemesanan kamar di hotel. 

Pemesanan itu bisa untuk satu kamar atau 15 kamar maupun 30 kamar bahkan lebih untuk satu kali atau banyak kali kedatangan, dapat juga diminta dan dikontrak untuk selama satu tahun. Sebuah BPW dapat memesan 1 atau 2 kali di sebuah hotel atau beberapa hotel, dapat juga memesan 10 kali atau 50 kali bahkan lebih, dikalikan dengan jumlah kamar yang dibutuhkan. 

Pernyataan ini kata dia untuk mengonfirmasi bahwa pihak hotel menginapkan wisatawan yang dipercayakan BPW kepada hotel yang diinginkan. "Pemilihan hotel dilakukan oleh BPW atau oleh Wholesaler/Tour Operator, ada pula ditentukan oleh wisatawan," ungkapnya.

Menurut Paul, wisatawan yang menginap di hotel dibagi dalam 4 jenis bila ditinjau dari segi pemesanan. Diantaranya adalah wisatawan yang dipesan oleh BPW, wisatawan yang dipesan langsung oleh Wholesalers atau Tour Operators. Kemudian wisatawan yang dipesan oleh online travel agent (OTA), dan wisatawan yang dipesan oleh wisatawannya sendiri.

Lanjut dia menyampaikan, dalam hubungan dengan pembayaran pajak, pihak hotel membayar pajak penjualan dari keempat jenis wisatawan di atas. Hal ini juga terjadi pada restoran, tontonan, objek wisata dan lainnya yang sebagian besar didatangkan oleh biro perjalanan wisata. 

Kata Paul, belum ada penelitian yang memberikan perbandingan dari keempat jenis pemesanan di atas, tetapi berdasarkan asumsi dari pengalaman, kedatangan wisatawan yang memesan di hotel-hotel, restoran, objek wisata dan tontonan pemesanan yang dilakukan oleh BPW masih lebih dominan. "Lalu mengapa peran BPW dilupakan?," tanyanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Dukung Kreativitas Suzuki Helat Jimny Custom Contest

balitribune.co.id | Jakarta - Suzuki Jimny merupakan salah satu ikon legendaris yang masih bersinar bagi antusias otomotif di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1979, jumlahkonsumen dan komunitasnya terus bertambah pada setiap generasi. Keistimewaan tersebut menginisiasi Suzuki Indonesia untuk menyelenggarakan Jimny Custom Contest. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Bali Genjot Literasi Keuangan hingga Pelosok, Kinerja IJK Tetap Stabil di 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Bali bukan sekadar slogan. Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bergerak agresif menembus sekolah, universitas, desa-desa, hingga banjar-banjar untuk memastikan layanan keuangan makin mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Puspa Negara Apresiasi Langkah Bupati Badung Naikkan Dana Ogoh-Ogoh Jadi Rp40 Juta Buat Sekaa Teruna

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Badung meningkatkan bantuan dana kreativitas ogoh-ogoh untuk sekaa teruna/yowana dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp 40 juta pada tahun 2026.

Menurut Gerindra Badung peningkatan jumlah bantuan ini sejalan dengan visi memperkuat peran pemuda sebagai pewaris budaya, pengembang kreativitas, serta penjaga kearifan lokal di Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

ALFI Bali Dukung Kebijakan Zero ODOL, Siap Kawal Uji Coba Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah pusat berencana memulai uji coba pelarangan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026 sebelum diberlakukan mandatory pada 2027. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali yang menilai program zero ODOL sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem transportasi logistik nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.