Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPPNP Nusa Penida Dukung Pungutan Retribusi Wisatawan

Bali Tribune/ DATANGI - Kedatangan HPPNP datangi kediaman Bupati Suwirta, dukung pengenaan retribusi wisatawan.
balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Nyoman Suwirta menyambut baik aspirasi dan masukan dari Himpunan Penggiat Pariwisata Nusa Penida [HPPNP]  yang dipimpin Ketuanya. Putu Gede Suka Widana bersama  sekitar 15 orang mendatangi kediaman pribadi Bupati Suwirta di Banjar Siku, Kamasan, Klungkung, Rabu (3/7).   
 
Kedatangan mereka ini untuk  menyampaikan sumbang pemikiran serta aspírasi kepada Bupati Suwirta  terkait tentang perkembangan pariwisata  saat ini di Nusa Penida. Pada kesempatan itu Bupati Suwirta menyatakan rasa senangnya dengan kedatangan mereka karena hal itu demi kemajuan Kepariwisataan di Klungkung khususnya di Nusa Penida.
 
Bupati Suwirta merespon positif dengan masukan terkait retribusi yang dipungut sesuai Perda yang harus dilaksanakan itu untuk  pembangunan di Nusa Penida nantinya. Dirinya meminta kepada warga di Nusa Penida jangan asal posting hal hal yang terkait retribusi ,malah ini bisa membawa imeg negatif,sebaiknya dipostinglah tempat tempat yang indah di Nusa Penida. “Saya yakin kan nantinya hasil retribusi yang terkumpul itu untuk perbaikan inprastruktur maupun lainnya di Nusa Penida.Bukannya uangnya mau dibawa kemana kemana jelas ini pemikiran yang tidak baik nantinya kita akan bicara kepada semua pihak agar memahami ini,” terang Bupati Suwirta.
 
Terkait dengan kesiapan operator Boat yang ada di Nusa Penida menurutnya sebagian besar sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu memungut rstribusi tersebut. “Saat ini satu lagi operator Boat Marlin sudah tanda tangan MOU siap memungut retribusi. Masalah hal lain masukan dari himpunan Penggoat Pariwisata di Nusa Penida itu pasti kita perhatikan untuk kemajuan pariwisata di Nusa Penida,” tandasnya.
 
Aspirasi HPPNP yang disampaikan oleh Gede Metro menyatakan pada dasarnya sangat mendukung retribusi yang sudah diperdakan, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penerapannya, diantaranya terkait Lokasi pemungutan, diupayakan agar bisa diseluruh pelabuhan yang ada di Nusa Penida sehingga tidak muncul ketimpangan dan kecemburuan sosial yang menimbulkan polemik di masyarakat.
 
Disamping itu diseluruh pelabuhan yang ada Posko pemungutan, upayakan agar terlihat lebih elegan agar tidak terlihat seperti posko pembagian sembako. Akan lebih bagus bila pemungutan retribusi menjadí  satu meja dengan counter tiket boat keberangkatan ke Nusa Penida dan di Nusa Penida petugas retribusi hanya melakukan pengecekan tiket ulang.
 
Petugas pemungutan upayakan agar mengerti dan paham tatacara menjelaskan kepada wisatawan bila dibutuhkan informasi terkait retribusi yang dilakukan. Diharapkan Petugas keamanan, agar tidak terlalu banyak ditempatkan di Pos saat pemungutan retribusi sehingga wisatawan tidak kaget dan terkesan seolah-olah di Nusa Penida sedang ada kekacauan dan kesannya seperti pemalakan (gangster).
 
“Pungutan di tempat wisata satu pintu seperti yang diperdakan merupakan pola yang sangat efektif dan efisien untuk Nusa Penida. Jangan lagi ada pemungutan di tempat-tempat wisata apapun bentuk dan alasannya. Kalaupun sudah ada perdes, mohon untuk diatensi agar perdes bisa dibekukan mengingat perda sudah berlaku.  Terkecuali terkait masalah pungutan parkir kendaraan, mengenai teknisnya kami percayakan kepada pemerintah maupun desa adat dan desa dinas dalam pengelolaannya,” terang Gede Metro.
 
Terkait Fasilitas objek wisata,sebagai  penunjang keberlangsungan pariwisata,  diupayakan agar tersedia lahan parkir yang memadai beserta petugas parkir, toilet standar international (meskipun berbayar), sign board. Sementara untuk penanggulangan  Sampah dan kebersihan agar diperhatikan tidak dianggap sepele karena kebersihan adalah penunjang utama dalam pariwisata.Untuk itu diupayakan dísetiap destinasi, pelabuhan dan tempat-tempat tertentu disediakan bak sampah yang diambil rutin oleh petugas kebersihan. Khusus untuk menjaga keamanan tamu agar dipersiapkan (rambu-rambu) peringatan, life guard atau petugas keamanan.
 
Diminta agar Pemkab memperhatikan Sumber daya manusia (SDM) yang mjumpuni menangani perkembangan pariwisata di Nusa Penida agar tidak  diluar kendali. Apabila hal itu dibíarkan, niscaya citra baik dan stabilitas pariwisata Nusa Penida akan terhambat. Mereka berharaf agar pemerintah mengupayakan adanya pendidikan/pelatihan skill pariwisata baik itu berupa pelatihan, pembekalan hingga sertifikasi. Sementara untuk insfrasruktur jalan, mereka memohonkan  agar ada upaya yang lebih cepat dan tanggap dari pemerintah mengatasi jalan yang rusak maupun yang berlobang. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.