Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indikasi Politik Uang, Pembagian C1 Jadi Evaluasi Bawaslu Gianyar

Bali Tribune / Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan

balitribune.co.id | GianyarSetelah menjalani sejumlah tahapan, hasil hitung cepat  sudah menggambarkan pemenang kontestasi di masing-masing daerah.  Demikian pula di Gianyar, paket Petahana AMAN memantapkan posisinya dengan unggul telak 81 persen terhadap Paket KATA.

Namun di balik kelancaran pelaksanaan Pilkada, Bawaslu Gianyar justru masih berkutat dengan beragam laporan yang masuk.  Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, Kamis (28/11), menjelaskan tugas dari Bawaslu belum selesai sampai hasil Pilkada diumumkan resmi. Dikatakan, dari hasil pengawasan ada beberapa yang mendapat catatan dan bahan evaluasi.

Sebagai catatan pertama adalah belum terdistribusinya kartu C1 bagi pemilih. Hal ini terjadi di semua kecamatan dengan jumlah kasus yang berbeda-beda. Justru dari laporan yang masuk, distribusi kartu C1 terbanyak di Kecamatan Gianyar.

"Laporannya ada yang belum dapat C1, ada yang mesti dapat C1 namun orangnya masih kuliah di Jawa, sehingga tidak dibagikan atau ada yang kebetulan rumah yang didatangi petugas, kosong," jelas Hartawan.

Walau demikian, Hartawan menilai waktu pendistribusian kartu C1 untuk memilih sudah panjang, sehingga sebaiknya didistribusikan di awal-awal.

"Ini sebagian ada kartu C1 yang dibagikan di H-2 dan H-1 pencoblosan. Nah, kalau ada masalah waktu untuk menangani jadi pendek," jelasnya.

Sebagai catatan kedua adalah ada dugaan money politic. Hartawan menjelaskan secara tertulis laporan resmi belum ada masuk. Namun dari jajaran Panwascam mendapat laporan secara lisan ke Bawaslu ada dugaan money politic. Hanya saja, Hartawan tidak merinci di desa mana ada dugaan seperti itu.

"Sedang kita telusuri, jajaran masih mengumpulkan informasi dan data, begitu valid akan kita panggil, baik pemberi dan penerima pelaku money politic," tegasnya.

Hartawan hanya menyebutkan dugaan money politic terjadi di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Gianyar dan Sukawati. "Ini jajaran sudah melakukan penelusuran di lapangan, bagitu laporan masuk kita akan ambil langkah, dengan pemanggilan," jelasnya.

wartawan
ATA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fatwa MUI: Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Ranperda Ditetapkan Jadi Perda, Eksekutif Diminta Lakukan Pengawasan

balitribune.co.id | Bangli - Setelah melalui proses  pembahasan yang alot akhirnya tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni  Ranperda pemberian insetif dan kemudahan investasi, penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli  No : 5 tahun 2023  tentang pajak daerah dan retribusi daerah akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli,

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inilah Jawara HMC 2025 Bali: Modifikator Muda Berbakat dengan Sentuhan Budaya Lokal

balitribune.co.id | Denpasar – Ajang bergengsi Honda Modif Contest (HMC) 2025 sukses digelar oleh Astra Motor Bali pada Sabtu (18/10) di area parkir Mall Bali Galeria (MBG). Kegiatan ini menjadi wadah unjuk kreativitas bagi para modifikator sepeda motor Honda sekaligus ruang ekspresi budaya dan gaya hidup khas anak muda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pemerintah Provinsi Bali Tegaskan Komitmen Dukung Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dalam Program JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (anti-fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program JKN yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.