Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Insentif Bendesa hingga Sulinggih Cair 3 Bulan

Bali Tribune / Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra

balitribune.co.id | GianyarSetelah ditunggu-tunggu, insentif  Bendesa, Pemangku, Kelihan Adat, Pekaseh, Sulinggih serta prajuru Majelis Madya dan Kecamatan di Kabupaten Gianyar akhirnya dicairkan. Namun sayang, untuk tahun ini, yang baru dicairkan hanya hitungan  triwulan pertama. Sisanya, masih dikalkulasikan dengan kondisi keuangan daerah.

Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, Kamis (16/12) menyebutkan, di tengah kondisi keuangan daerah belum  sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, tahap awal pihaknya baru mencairkan untuk 3 bulan dengan alokasi dana mencapai Rp 7 milliar.  Atas kondisi ini, dari hati yang paling dalam, Bupati Mahayastra meminta maaf karena belum bisa membayarkan insentif sepenuhnya. Hal ini tidak terlepas karena sektor pariwisata Bali dan Gianyar pada khususnya belum pulih yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar.

"Semoga Pandemi ini segera berlalu dan pariwisata pulih. Jika PAD sudah kembali normal maka pembayaran insentif Bendesa hingga sulinggih akan diprioritaskan," harapnya.

Sedangkan untuk sisa 9 bulan Mahayastra tidak berspekulasi apakah akan dibayarkan secepatnya. Namun pihaknya masih melihat kondisi kas daerah. "Kalaupun tidak ada dana, kita bayar tahun 2022, seperti yang kita lakukan tahun lalu," terangnya.

Secara terpisah, Ketua Pasubayan Bendesa Gianyar Ngakan Putu Sudibya menyampaikan terimakasihnya. Disebutkan, langkah Mahayastra mencairkan insentif ditengah situasi sulit ini sangat diapresisasi sebagai bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada para Bendesa, Kelihan Adat, Pekaseh, Pemangku dan para sulinggih.

"Malah kami sejak awal sangat memaklumi. Bahkan tak menyangka insentif akan dibayarkan mengingat kondisi PAD Gianyar yang menurun signifikan karena dampak pandemi Covid-19. Ini sebuah keberanian dan komitmen dari seorang pemimpin yang perlu dicontoh oleh pemimpin lain," bangganya.

wartawan
ATA
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.