Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jatah Ribuan Guru Untuk Jadi P3K Tak Diambil Pemkab

Bali Tribune/ GURU HONORER -Para guru honorer yang sempat berharap jadi P3K, akhirnya kandas.


balitribune.co.id | Gianyar  - Di tahun 2021, Pemkab Gianyar yang kebagian jatah formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.227 dan formasi CPNS sebanyak 29, sempat membuat para guru honorer di Gianyar penuh harap. Namun sayang, harapan itu akhirnya kandas, lantaran Pemkab Gianyar tak mengambil jatah tersebut dengan sebutan ditunda lantaran terganjal anggaran.      
 
Belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer, meski tak mungkin menjadi ASN, bagi Ni Luh U, guru salah satu sekolah dasar ini sempat berharap menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Tahun 2021 ini, ketika Pemerintah Pusat memberikan jatah ribuan formasi P3K, diyakini menjadi kesempatan untuk mewujudkan mimpinya.  Namun apa daya, Pandemi Covid-19 ini lagi-lagi menjadi biang keroknya. Pandemi yang mengakibatkan anggaran Pemkab Gianyar terbatas inilah, dijadikan alasan  untuk menunda rekrutmen P3K dan Formasi CPNS tahun 2021.
 
Kepala Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gianyar, Wayan Wirasa, mengungkapkan penundaan penerimaan diakibatkan kendala keuangan pemerintah akibat Pandemi Covid-19.  Setelah menerima turunan formasi pusatitu, pihaknya mengaku  sudah lapor ke Sekda dan melakukan rapat dengan pihak terkait. “Hasilnya demikian, Rekrutmen ini diputuskan ditunda," ungkapnya.
 
Disebutkan, dari pusat, Gianyar memperoleh formasi P3K sebanyak 1.227. Kemudian, memperoleh formasi CPNS sebanyak 29. Untuk P3K, sesuai syarat, mereka yang bisa lolos, terekam di Dapodik. Jadi mengutamakan guru yang sudah mengabdi di masing-masing sekolah. Wirasa menegaskan, Pemkab Gianyar sujatinya sangat ingin ada pengangkatan CPNS dan P3K. Karena bisa membantu mengangkat posisi guru non PNS di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Namun, keingian itu terpaksa ditunda karena keadaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang anjlok karena covid.
 
Lanjutnya, dari ribuan formasi P3K dan CPNS yang diberikan pusat pada 2021 itu, memerlukan anggaran Rp 24 miliar setahun. Sementara P3K ini penghasilannya sama dengan PNS.  Meskipun Gajinya  memang dari DAU (Dana Alokasi Khusus/pusat), namun disebutkan jika TPP (Tunjangan) bersumber dari anggaran Kabupaten. “Jika  situasi normal, rekrutmen pasti berjalan, jadi kami mohon permakluman, “ ujarnya
 
Tambahnya, dari ribuan formasi yang diberikan pusat, tidak boleh dikurangi. Sehingga tidak bisa dilakukan, padahal pihaknya ingin sekali ada rekrutmen. Meski rekrutmen CPNS dan P3K ditunda, pihaknya memandang tidak mempengaruhi jumlah pegawai di Gianyar. Berdasarkan data, jumlah PNS aktif sebanyak 5743 orang. Sedangkan, yang pensiun sebanyak 121 orang termasuk guru dan tenaga kesehatan. 
wartawan
ATA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.