Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jaya Negara Pimpin Rapat Sinkronisasi LPD

Bali Tribune/ Wali Kota Denpasar, Jaya Negara memimpin rapat sinkronisasi LPD se-Kota Denpasar, di ruang rapat praja utama kantor Walikota, Selasa, (22/3)



balitribune.co.id | Denpasar - Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  di Kota Denpasar. Dari 35 LPD di Kota Denpasar hanya 17 yang sehat, cukup sehat 11, kurang sehat 3, dan tidak sehat 4 LPD.

Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar, Jaya Negara saat memimpin rapat sinkronisasi LPD se-Kota Denpasar di ruang rapat praja utama Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa.

Jaya Negara menyebutkan dalam masa pandemi ini banyak permasalahan yang muncul yang berdanpak kepada kesehatan LPD seperti penurunan aset karena banyak terjadi kredit macet,
LPD, kata Jaya Negara, mengalami kesulitan likuiditas dan menurunnya laba karena banyak masyarakat menarik dana, dan Sumber Daya Manusia LPD kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Disamping iaut, adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh beberapa LPD.

“Dalam masa pandemi ini dengan jumlah 35 LPD yang ada terlihat untuk LPD sehat sebanyak 17, LPD cukup sehat sebanyak 11, LPD kurang sehat sebanyak 3, dan LPD tidak sehat sebanyak 4, “ kata Jaya Negara.

Untuk itu diharapkan Desa Adat membuat Pararem tentang LPD yang di dalamnya berisikan antara lain ketentuan terkait LPD, penanganan masalah, penyelesaian masalah serta SOP tentang perkreditan. Jadi apabila LPD mengalami masalah dapat diselesaikan di Desa Adat saja tanpa berlanjut ke ranah hukum positif.

“Untuk menjaga stabilitas LPD kedepan, saya harapkan LPD memerhatikan dan menjaga ketersediaan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dengan membatasi ekspansi kredit di tengah resiko ketidakpastian ekonomi saat ini,” kata Jaya Negara.
 
Sementara Pengamat LPD yang juga mantan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang didaulat sebagai  narasumber mengatakan, LPD adalah aset masyarakat Bali yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Karena keberadaannya sangat positif bagi warga adat dan desa adat.

“Untuk itu demi menyehatkan LPD, perlu mengembangkan seluruh sumber daya yang ada khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik,” ujar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Menurut Rai Mantra, LPD merupakan aset masyarakat Bali yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. “Demi menyehatkan LPD, perlu mengembangkan seluruh sumber daya yang ada khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan tata kelola,” tambahnya.

wartawan
YAN
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.