Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jembatan Laplapan Ubud Diharapan Masuk di Megaproyek Ulapan

Bali Tribune/ JEMBATAN – Suasana di Jembatan Laplapan Ubud.



balitribune.co.id | Gianyar - Revitalisasi pariwisata Ubud, melalui megaproyek Ulapan Kwasan Ubud, Tegallalang, dan Payangan diapresiasi berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan anggota dewan I Ketut Karda. Anggota DPRD Gianyar dapil Ubud ini menyatakan hormat dan bangganya kepada kepemimpinan Bupati Gianyar Made Mahayastra yang mampu menarik megaproyek yang dibiayai pemerintah pusat senilai Rp 34,3 triliun.

Ditemui, Minggu (13/2/2022), Ketut Karda menyebutkan,  kepemimpinan Agus Mahayastra telah suskses menyusun Detail Engineering Design (DED) Ulapan hingga diterima Presiden, dan rencananya proyek tersebut akan dimulai pada 2023. Dan yang membuat dirinya semakin salut, lantaran yang ditata bukan hanya Ubud, tetapi juga sampai ke Tegalalang dan Payangan.

Politikus Demokrat tersebut mengatakan, proyek penataan proyek seperti yang tertuang dalam DED Ulapan, yakni akan adanya bus listrik, pelebaran trotoar hingga membuat sentral parkir di Lapangan Astina Ubud.  "Rencana awal hanya Ubud saja. Tapi di tangan Bupati Mahayastra bisa diperluas sampai ke Tegalalang dan Payangan. Saya apresiasi bupati bisa mendapatkan progam pusat itu. Dan, syukurnya di tahun 2017 lalu kita sudah buat Perda RTRW untuk sanitasi dan penanaman kabel, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam mewujudkan proyek ini," ujarnya.

Hanya saja, kata Karda, dari sekian pembahasan dulu, hanya Jembatan Laplapan yang tidak masuk dalam rancangan proyek Ulapan. Padahal dulu, kata dia, jembatan Laplapan ini menjadi salah satu objek pengurai kemacetan di Ubud. Skemanya, kata dia, setiap kendaraan wisatawan yang parkir di Banjar Ambengan atau sebelah timur Polsek Ubud, ketika akan meninggalkan Ubud, kendaraan akan diarahkan ke jalur Jembatan Laplapan yang menghubungkan Ubud dengan Kecamatan Tampaksiring.

Namun sayangnya, Jembatan Laplapan, Ubud tidak masuk dalam Detail Engineering Design (DED) Ulapan. Karena itu, iapun mengusulkan agar dimasukkan dalam proyek penunjang Ulapan. Sebab, akses jembatan ini juga sangat potensial dalam memecah kemacetan Ubud, dan akan menghidupkan pariwisata Tampaksiring."Jadi harus ada perbaikan jembatan di Laplapan. Istilahnya, jalur ini adalah penggembosan. Kalau tetap ke Ubud, kan tetap saja macet," kata Tut Karda.

Karda mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Gianyar dan Bappeda Gianyar agar perbaikan Jembatan Laplapan masuk dalam DED Ulapan. Dirinya mengaku sudah koordinasi agar bisa dimasukkan jembatannya. "Melalui proyek ini, Ubud pasti akan berubah. Ini juga tak terlepas dari peran besar Puri Agung Ubud dan Puri Peliatan," ujarnya.

Namun di balik itu, kata Karda, yang paling berperan dalam hal ini adalah Bupati Gianyar, Made Mahayastra. Sebab, kata dia, jika tidak memiliki pengaruh di pusat, maka proyek sebesar ini akan sulit didapatkan. "Dan yang terpenting, dikarenakan pada 2024 nanti akan Pemilihan Presiden, takutnya saat ada presiden baru, program ini tidak jalan. Saya harapkan Bupati, Gubernur dan tokoh kita di pusat yakni Anak Agung Ari Dwipayana supaya meminta Presiden membuat Perpres, agar walaupun presidennya baru, program tetap jalan. Dan, Bupati Agus Mahayastra harus dua periode untuk mengawal program ini," kata Karda.

Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengatakan, pihaknya telah menerima usulan perbaikan Jembatan Laplapan sebagai salah satu penunjang program Ulapan. Kata dia, saat ini sudah masuk ke dalam DED. "Sudah kami masukkan ke DED, sekarang tinggal menghitung keperluan anggarannya, nanti hasilnya akan dikirim ke Jakarta," ujarnya.

wartawan
ATA
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.