balitribune | Mangupura - Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung menunjukkan taji pada awal tahun ini. Meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah memanas, pundi-pundi rupiah di Gumi Keris justru mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga akhir Triwulan I 2026, realisasi PAD tembus di angka Rp 2,14 triliun.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, capaian per 31 Maret 2026 tersebut setara dengan 22,52 persen dari total target tahunan yang dipatok sebesar Rp 9,53 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, terjadi lonjakan pendapatan sebesar Rp 287,8 miliar atau tumbuh 15,49 persen (year-on-year).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung I Wayan Sandra mengungkapkan, tren positif ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik terhadap dampak konflik internasional pada sektor pariwisata.
"Data ini membuktikan kedatangan wisatawan ke Badung masih stabil dan belum terpengaruh signifikan oleh dinamika di Timur Tengah. Triwulan pertama saja sudah ada kenaikan 15 persen dari target," ujar Sandra usai rapat kerja evaluasi bersama Bapenda Badung, Senin (6/4).
Sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama dengan sumbangan kenaikan Rp 193,8 miliar (13,18 persen). Selain itu, retribusi daerah terkerek naik Rp 15 miliar (16,70 persen). Menariknya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama dividen dari PT Bank BPD Bali, melonjak tajam hingga Rp 96,7 miliar atau tumbuh 36,34 persen.
Kendati performa pariwisata dinilai masih resilien (tangguh), politikus senior ini mengingatkan eksekutif agar tidak terlena. Ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam manajemen belanja daerah.
"Kita harus tetap waspada dan hati-hati membelanjakan uang. Siapa tahu kondisi tiba-tiba drop seperti saat pandemi Covid-19 lalu. Optimisme Bapenda harus dibarengi dengan mitigasi risiko yang matang," tegasnya.
Sandra menambahkan, stabilitas fiskal di awal tahun ini merupakan modal penting. Namun, mengingat sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu keamanan dan stabilitas global, pengawasan ketat terhadap dinamika internasional wajib dilakukan secara kontinu.
"Jika tren kenaikan ini terus konsisten hingga akhir tahun, potensi kelebihan pendapatan ini bisa diproyeksikan masuk ke dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah di masa depan," jelas Sandra.
