Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jhon Winkel: Penyidik Tunjukan Bukti Audit Total Rp 3,2 Miliar itu Cacat

Bali Tribune/ Jhon Winkel.
balitribune.co.id | Denpasar - Status tersangka Presiden Direktur PT Mitra Prodin, Jhon Winkel (66) diduga dikriminalisasi. Bos perusahaan linting rokok terbesar di Bali asal Belanda itu menyebut bukti hasil audit kasbon Rp 3,2 miliar yang dibeberkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang dilaporkan oleh Komisaris Utama, Antony Rhodes cacat. Pria Blelanda yang merintis produsen lintingan kertas rokok ini sejak 2015, lalu menjadi Presiden Direktur sejak awal hanya terdapat 10 karyawan hingga kini terdapat 3000 karyawan itu berharap agar mendapatkan perlindungan hukum. Sebab, dasar-dasar atau unsur pidana hingga  menyandang status tersangka dinilai cacat. 
 
Dijelaskannya, kasbon sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, diaudit oleh audit resmi langsung dibayar lunas melalui rekening PT Mitra Prodin sebelum dilaporkan. Registrasi kasbon itu diketahui 4 orang karyawan bagian divisi keuangan perusahaan, yakni dibayar kes sebesar Rp 2,6 miliar. Pemegang saham mayoritas itu dilaporkan ke Polda Bali, Jhon dituduh gelapkan uang perusahaan sebesar Rp 1,7 miliar. Tapi terlapor susah lunasi sebesar Rp 2,6 miliar sesuai dengan data dari divisi keuangan. "Tetapi belakangan ini, hasil penyelidikan muncul lagi angka baru sekitar Rp 3,2 Miliar kasbon," ungkapnya. 
 
Dikatakan jumlah tersebut, berdasarkan audit khusus komisaris tanpa melibatkan Direktur Utama. Pemegang saham mayoritas ini merasa dikudetakan oleh komisaris, Antony Rhodes. Oleh sebab itu, ia berharap mendapatkan perlindungan hukum. "Penyidik tunjukan bukti budit total Rp 3,2 miliar itu cacat," ujar Jhon.
 
Diberitakan sebelumnya, melalui laporan dengan nomor registrasi LP/408/XI/I/2020/BALI/SPKT tertanggal 3 November 2020, Jhon ditetapkan jadi tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Djuhandani Rahardjo Puro yang dikonfirmasi, Minggu (7/2) mengatakan, perkara dugaan penggelapan tersebut sudah ditindak lanjuti. Bahkan, kasus yang awalnya penyelidikan itu sudah naik ke penyidikan. Berdasarkan gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh peserta gelar, baik penyidik dan pengawas penyidikan serta pengawas terkait penyidik sudah menaikkan status terlapor (Jhon) menjadi tersangka. "Dia sudah resmi jadi tersangka. Penyidik akan melakukan penyidikan lebih lanjut," katanya. 
wartawan
Bernard MB
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.