Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jokowi dalam Khayalan

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | “Ssst, Gibran batal dilantik jadi wapres pada 20 Oktober nanti, digantikan Puan Maharani,” kata salah seorang teman yang belakangan berubah menjadi penggemar podcast  politik. Dia berbicara setengah berbisik seakan takut di dengar orang lain. Padahal pendapat seperti itu sudah ramai dibicarakan orang hari-hari belakangan ini menjelang  pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, bukan ekslusif  ‘pendapat’ teman saya itu.

Banyak podcast politik di kanal youtube belakangan ini tiba-tiba saja berubah dari diskusi mengenai prediksi arah realitas politik menjadi diskusi mengenai harapan dan keinginan politik. Masalahnya keinginan dan harapan itu bergaung  sangat bising  sehingga dianggap sebagai kemungkinan besar akan terjadi seberapapun muskilnya.

Masalahnya terkadang keinginan serupa itu sering berubah menjadi khayalan. Misalnya khayalan mengenai  pengadilan Tata Usaha Negara akan membatalkan pelatikan Gibran dan Anis akan menggantikannya untuk dilantik menjadi wapres mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Imajinasi liar yang atas nama demokrasi terpaksa harus dinilai sebagai kebebasan berpendapat.  

Tetapi ada baiknya kita tetap mencoba berpikir realitis logis, misalnya dengan tetap mengacu pada pendapat begawan hukum yang adalah mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie dan mantan calon wapres Mahfud MD yang juga adalah mantan ketua MK dan Menkolpolhukam.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, hakim PTUN bisa ditangkap jika membatalkan pencalonan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka karena bertentangan dengan konstitusi negara. Bukankah MK telah menetapkan Prabowo-Gibran alias pasangan 02 sebagai pemenang pilpres 2024?

Lebih lanjut Jimly menegaskan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang bersifat final, sehingga tak ada lagi lembaga atau pejabat yang bisa mengubah atau membatalkannya. Jimly lalu menambahkan, baik itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA) pun tak memiliki kewenangan untuk mengubah dan membatalkannya, termasuk untuk mempersoalkan keabsahan pasangan yang akan dilantik. Menurut dia, keputusan final dan mengikat yang mutlak sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) serta sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan demikian, lembaga seperti PTUN tidak berwenang mengubahnya.

“Kalau terjadi, misalnya PTUN memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, diberhentikan, dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman terberat, karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara,” tuturnya.

Di lain pihak, mantan ketua MK yang lain, Mahfud MD yang adalah calon wakil presiden 03 tidak secara tegas menyebut PTUN tidak berhak mengadili dan memutuskan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tetapi menurut Mahfud, sejatinya PTUN tidak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI.

“Iya, kalau PTUN memutuskan itu kan, iya bisa. Meskipun sebenarnya PTUN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Satu tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan, tidak bisa. Tentang kebijakan TNI Indonesia. Keputusan TNI (tidak bisa),” kata Mahfud.

“Konsekuensi ketatanegaraannya, menurut saya. Saya disclaimer dulu, agak pesimis sih saya (bakal dikabulkan) bahwa kita percaya pada hukum di pengadilan sekarang ini pesimis. Mau mengabulkan seperti itu. Kecuali MK lah yang terakhir berani lagi gitu," kata Mahfud dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak.

Di tengah perdebatan panas dan masyarakat was-was menunggu pembacaan putusan, tiba-tiba terjadi antiklimaks, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunda sidang pembacaan putusan atas gugatan dari PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 sampai tanggal 24 Oktober 2024. Artinya, pembacaan putusan akan dilakukan setelah pelantikan Presiden/wakil Presiden terpilih 20 Oktober nanti.  Alasannya,  Ketua Majelis Hakim pada sidang ini, yaitu Joko Setiono, sedang sakit.

Akankah perlawanan PDIP terhadap KPU soal penetapan Gibran sebagai calon wapres akan  berakhir? Mungkin tidak. Usaha masih akan dilakukan setelah pelantikan. Tetapi untuk sementara kegentingan politik akan mereda dengan sakitnya sang hakim ketua. Perhatian bisa dialihkan ke persiapan upacara pelantikan 20 Oktober mendatang. Semua  skenario politik untuk sementara harus dilupakan.

Akhirnya Presiden Jokowi Mandeg Pandito tdengan sejuta harapan dan keinginan 85 persen rakyat yang mencintai dan berharap banyak padanya. Persepsi politik rakyat terhadap jokowi tampaknya belum berubah. Asyik dan sederahana  

Tetapi Jokowu harus menjalani masa Mandeg Pandito. Suka atau tidak suka. 

"Pandito ratu" merujuk pada konsep dalam ajaran spiritual Jawa merujuk pada seseorang yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan dan kekuatan batin yang tinggi.

Tetapi Mandeg Pandito Ratu ala Jokowi, belum lagi dapat didefinisikan dan agaknya  akan berbeda dengan Mandeg Pandito Ratu ala Megawati atau  SBY. Yang jelas terlihat, Mandeg Pandito Ratu ala Mega adalah “bertapa” di media partai kebanggannya PDIP. Sementara Mandeg Pandito Ratu ala SBY adalah sesekali bikin status di twitter, mengamati situasi politik sembari melukis.

Sepertinya  Mandeg Pandito Ratu ala Jokowi akan berbeda dari kedua presiden pendahulunya. Mungkin Jokowi akan Mandeg Pandito Ratu dengan berkeliling Indonesia.

Mungkin......

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Kepala BNN RI Puji Kepemimpinan Gubernur Koster, Siap Sinergi Tekan Peredaran Narkotik

balitribune.co.id | Denpasar - Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom  mengapresiasi keteguhan Gubernur Bali dalam menjaga Bali tetap aman, tertib, dan bersih dari narkotika. Ia memuji kepemimpinan Gubernur Koster yang luar biasa dan berhasil memulihkan perekonomian Bali dengan sangat cepat pasca pandemi serta menjaga Bali sebagai wajah terdepan Indonesia di mata pariwisata dunia.

Baca Selengkapnya icon click

Hari Kedua Operasi Patuh Agung 2025, Polresta Denpasar Tindak 75 Pelanggar

balitribune.co.id | Denpasar - Polresta Denpasar kembali melakukan penindakan dalam  Operasi Patuh Agung 2025 yang digelar di kawasan traffic light Simpang Mahendradatta – Jalan Buana Kubu Denpasar Barat, Selasa (15/7). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Yusuf Dwi Atmojo dan melibatkan sejumlah personel Satlantas Polresta Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kepala BNN RI Berikan Kuliah 1000 Mahasiswa di Bali, Fokus Pada Pembentukan Karakter

balitribune.co.id | Denpasar - Kampus diminta lebih proaktif sebagai lembaga akademik, yang menjamin moral anak bangsa secara berkualitas. Permintan ini disampaikan Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom saat memberi kuliah umum kepada lebih dari 1000 mahasiswa Bali di Auditorium Universitas Udayana Jimbaran, Selasa (15/7).

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Teken MoU dengan CityNet Asia Pacific, Denpasar Siap Jadi Tuan Rumah Excom Meeting ke-45

balitribune.co.id | Denpasar -  Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan  CityNet Asia Pacific, terkait dengan penyelenggaraan Executive Committee Meeting (Excom Meeting) CityNet Asia Pacific ke-45 Tahun 2025, yang akan berlangsung pada 26 - 28 Oktober mendatang di Kota Denpasar. Penandatanganan ini dilakukan secara virtual, dari Kantor Walikota Denpasar, Jumat (11/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tampil Memukau, Taksu Mandala Ungasan Hadirkan Legong Kreasi Manohara di PKB Ke-47

balitribune.co.id | Mangupura - Komunitas Seni Taksu Mandala dari Banjar Wijaya Kusuma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, tampil memukau dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Senin (14/7). Membawa semangat pelestarian dan inovasi, duta seni Badung ini menampilkan rangkaian tabuh dan tari klasik serta kreasi baru yang sarat makna budaya.

Baca Selengkapnya icon click

Sanggar Seni Wredaya Muni, Desa Adat Tanjung Benoa Tampilkan Janger Tradisi Remaja di PKB 2024

balitribune.co.id | Mangupura - Kesenian Janger sebagai tari pergaulan muda mudi Bali kembali dihadirkan di panggung Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 tahun 2025. Kali ini, duta Kabupaten Badung menerjunkan Sanggar Seni Wredaya Muni, Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan tampil dalam Utsawa (Parade) Janger Tradisi Remaja di Kalangan Ayodya, Taman Budaya Provinsi Bali, Senin (14/7) malam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.