Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jokowi Hadiri Pertemuan GPDRR ke-7 di Nusa Dua

Bali Tribune / Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto usai memimpin upacara "Apel Gelar Pasukan Satgas Pengamanan Wilayah dan Evakuasi Bencana dalam rangka GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Bali", Sabtu (21/5) lalu.

balitribune.co.id | DenpasarSelain diikuti sekitar 4 ribuan delegasi dari 193 negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Zambia dijadwalkan hadir dalam pertemuan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7, yang bakal dihelat di Nusa Dua mulai 23- 28 Mei.

Demikian dikatakan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, selaku Panglima Komando Satgas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) usai melakukan pemeriksaan kesiapan personel satgas gabungan dan memimpin upacara "Apel Gelar Pasukan Satgas Pengamanan Wilayah dan Evakuasi Bencana dalam rangka GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Provinsi Bali" di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Sabtu (21/5) lalu.

Didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, yang akrab disapa Cok Ace, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, dan para pejabat terkait, Pangdam menegaskan, unsur TNI menjadi "leading sector" pengamanan pejabat VVIP dan unsur Polri mengamankan pejabat VIP serta seluruh peserta GPDRR.

Jadi, pihak TNI memiliki tugas pokok pengamanan presiden, wapres, dan tamu negara sahabat setingkat kepala negara, serta menyiapkan evakuasi apabila terjadi bencana alam," ujar Jenderal Sonny Aprianto.

Kegiatan GPDRR ini merupakan forum dua tahunan yang diselenggarakan oleh badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membahas pengurangan risiko bencana, dan Indonesia, khususnya Bali ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan GPDRR ke-7 Tahun 2022, yang mengusung tema “Risiko Menuju Ketangguhan, Mewujudkan Ketangguhan Semua dalam Perubahan Dunia dari Covid-19”.

Hal ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, sehingga sebanyak 2.800 personel satgas gabungan dari unsur TNI-Polri, Pemerintah Daerah, dan seluruh unsur pendukung lainnya dari sejumlah instansi terkait, termasuk pecalang mempunyai tugas pokok pengamanan terhadap para pejabat VVIP dan VIP, serta seluruh peserta GPDRR ke-7.

Agar semua rangkaian kegiatan GPDRR ke-7 kali ini berjalan lancar, tertib, dan aman serta seluruh peserta merasa nyaman, Pangkogasgabpad menerjunkan pasukan kontra sniper untuk mengantisipasi adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), serta untuk menangkal kerawanan yang mungkin terjadi selama kegiatan tersebut berlangsung. Sehingga, diperlukan sinergi yang baik antarunsur pengamanan yang terlibat, agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

Maka, perlu dilaksanakan apel gelar pasukan ini untuk memastikan kesiapan perorangan maupun kelompok juga peralatan termasuk kendaraan yang akan digunakan. Turut hadir pada acara tersebut, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Harfendi, selaku Dansatgas Evakuasi Bencana GPDRR, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Choirul Anam, Kabinda Bali, Kajati Bali, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Walikota Denpasar, dan pejabat terkait lainnya,

"Pahami tugas pokok dan rantai komando yang efektif dan efisien, laksanakan koordinasi dengan optimal, serta jangan pernah anggap kegiatan ini sebagai rutinitas, serta segara laporkan kepada pimpinan setiap adanya persoalan, juga tetap laksanakan protokol kesehatan, agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Hal ini dapat mengangkat citra nama baik Provinsi Bali di mata dunia," perintah Pangdam, seraya menekankan untuk tidak ragu dalam bertindak, peka, dan tidak boleh lengah dalam mencermati setiap perkembangan situasi keamanan.

wartawan
JOK
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.