Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jumlah Anak Sesuaikan dengan Tingkat Kesejahteraan

BKKBN Bali menggelar temu kerja lanjut promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam rangka Hari AIDS Sedunia di Denpasar, Kamis (6/12).

  BALI TRIBUNE -   Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar kegiatan temu kerja tindak lanjut promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam rangka Hari AIDS Sedunia di Denpasar, Kamis (6/12) kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana mengatakan tentang hakekat Keluarga Berencana (KB). Program KB  merupakan upaya pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas "Jadi, tidak ada paksaan untuk mempunyai hanya dua anak saja.  Jumlah anak ideal dalam keluarga disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan, kesehatan reproduksi dan dukungan ekonomi maisng-masing keluarga," ujarnya. Di hadapan para pengelola program yang terdiri dari OPD-KB dan IBI Kabupaten/Kota, Catur Sentana meminta agar mempromosikan dan mensosialisasikan Program KB ini melalui pendekatan 4 terlalu yang memang sesuai dengan kesehatan reproduksi. "Mari kita bersama-sama berikan edukasi kepada masyarakat tentang 4 terlalu, yaitu jangan terlalu muda untuk melahirkan (<20 tahun), jangan terlalu tua melahirkan (>35 tahun), jangan terlalu sering melahirkan dan jangan terlalu dekat jarak kelahirannya.  Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan keluarga berkualitas," ungkapnya. Sementara itu Praktisi Kesehatan, dr Oka Negara yang menjadi salah satu narasumber mengatakan hal yang sama. Mengacu kepada hak kesehatan reproduksi dan seksual manusia secara umum, tidak ada batasan jumlah untuk mempunyai anak. Itu adalah pilihan dan hak keluarga masing-masing yang disesuaikan pada kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan reproduksinya.  “Mengacu pada kesehatan reproduksi wanita, maka disarankan untuk tidak hamil dalam usia yang terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak punya anak dalam waktu singkat dan jaraknya terlalu dekat. Hal ini menyangkut kemampuan untuk merawat anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kalau hal itu sudah terpenuhi, maka berapapun punya anak, itu adalah hak keluarga masing-masing,” ujarnya.

wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.