Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kadin Bali Fasilitasi Pengusaha Asal Nusa Penida Minta Kehadiran Gubernur Koster Tata Pariwisata Nusa Penida di Fase New Normal

Bali Tribune / Putu Darmaya (Kiri), Made Ariandi (tengah) dan Made Wijaya (kanan).

balitribune.co.id | Denpasar - Fase new normal oleh sebagian orang dianggap sebagai titik tolak dalam menata kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Salah satu yang menginginkan  perubahan ke arah yang lebih baik adalah para pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, Klungkung. Hal itu terungkap dari pertemuan yang difasilitasi  Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bali bersama perwakilan pengusaha pariwisata asal Nusa Penida di kantor Kadin Bali, Selasa (9/6).

“Kadin Bali memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para pengusaha dalam menata kehidupan pariwisata yang lebih baik di fase new normal,” ungkap Ketua Kadin Bali, Made Ariandi disela pertemuan. 

Made Ariandi juga mengungkapkan apa yang menjadi keluhan para pengusaha pariwisata Nusa Penida yang menginginkan kehadiran pemerintah dalam menata pariwisata Nusa Penida kedepannya.

“Baru saja terungkap jika selama ini telah terjadi persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha, akibatnya bisa dikatakan pariwisata Nusa Penida lambat laun akan tergerus jika tidak segera diatasi bersama-sama,” sebutnya. Bahkan ia juga telah lama mensinyalir adanya permainan dari pihak travel agent yang mengendalikan bisnis pariwisata dengan berbagai modus.

“Ini juga jadi perhatian kita kedepannya, musti diperketat lagi regulasi keberadaan travel agent nakal, agar pariwisata Bali, Nusa Penida khususnya bisa lebih berkualitas,” tuturnya sembari berharap kehadiran pemerintah dalam menata dunia pariwisata Bali dan Nusa Penida khususnya.

Dari tempat yang sama salah seorang pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, Made Wijaya menyampaikan agar Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk turut hadir membantu pemulihan pariwisata Nusa Penida dalam menyongsong new normal. 

“Perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal ini kita mohon Gubernur Wayan Koster membantu kami baik itu dalam bentuk peraturan gubernur ataupun stimulus lainnya,” ungkap Made Wijaya yang juga pemilik kapal cepat (fast boat) Samaya One serta beberap usaha di bidang pariwisata termasuk sekolah pariwisata.

Ia beralasan dengan kehadiran pemerintah menata pariwisata Nusa Penida secara tidak langsung akan menciptakan pariwisata yang berkualitas, lantaran itulah ia menyambut baik jika pemerintah hadir. 

“Menata Nusa Penida hanya bisa dilakukan jika ada campur tangan pemerintah provinsi melalui regulasi yang ketat, tujuannya agar timbul persaingan yang sehat antar pengusaha,” ujar Made Wijaya yang juga sebagai Wakil Ketua Pendidikan Kadin Bali. 

Lain halnya dengan Putu Darmaya yang juga pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, justru  mengungkapkan kondisi sebenarnya sebelum datangnya pandemi Covid-19. Ia menjelaskan, pariwisata Nusa Penida dalam kondisi persaingan tidak sehat, dan itu terjadi diantara para pengusaha sendiri. 

“Misal, paket tour yang telah disepakati sebelumnya 375 ribu, ternyata ada juga yang menjual dibawah itu, akibatnya harga hancur dan ini disebabkan karena adanya iming-iming dari travel agent,” ungkapnya dengan nada kesal.

Padahal menurut pemilik kapal cepat (fast boat) Caspla One ini tiap harinya ribuan wisatawan masuk ke Nusa Penida, namun sepertinya para pengusaha tidak bisa menikmati hasil secara maksimal bahkan cenderung merugi akibat kondisi yang ada.

“Kami berharap persoalan yang selama ini kami hadapi pasca Covid-19 bisa teratasi dengan hadirnya Pemerintah Provinsi Bali membantu menata pariwisata Nusa Penida,” imbuhnya. 

Baik Made Wijaya ataupun  Putu Darmaya yang difasilitasi Kadin Bali dalam kesempatan ini sepakat akan membuat kajian dalam waktu dekat dan hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster sebagai bahan rujukan dalam menata pariwisata Nusa Penida.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.