BALI TRIBUNE - Batas akhir penyetoran laporan pertenggungjawaban (LPJ) bagi penerima bantuan  hibah merujuk Perda nomor 12 tahun 2017 perubahan dari Perda nomor 30 tahun 2016 terkait pedoman pemberian hibah dan bansos, disebutkan LPJ batas akhir ditentukan setiap tanggal 10 Januari tahun berjalan berikutnya. Hal itu dikemukakan oleh Plt Kepala Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Setda Klungkung Wayan Sumarta,S,Sos. Dirinya mengaku prihatin para penerima Bantuan Ibah belum semua yang menyetor LPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada mereka yang menerima bantuan Ibah. ”Ya, sampai sekarang sudah lewat belum semua penerima bantuan Ibah yang menyetor SPJ nya kekita,” bebernya. Olehnya disebutkan untuk tahun 2019 ini bantuan hibah dari anggaran 62 miliar di induk tahun 2018  namun realisasinya 58 miliar jadi sekitar 95% ,sementara untuk bansos 2,4 miliar realisasinya 2,09 miliar,jadi total realisasinya sekitar 86% . Sedangkan untuk SPJ hibah untuk badan dan instansi semuanya ada  263 dari 663 yang masuk diorganisasi ,baru 39%, sekarang prosesnya menunggu  karena sesuai  perbup tenggang  waktu paling akhir laporannya tanggal 10 Januari 2019.  Menurutnya  hal itu sudah disampaikan saat dilaksanakan pertemuan dengan para peserta penerima hibah dimana semua syarat-syaratnya sudah kita lampirkan termasuk juga format SPJ  nya. Dirinya segera meminta kepada instansi selaku fasilitator segera menurunkan tim verifikasi sehingga SPJ untuk bantuan Ibah ini bisa dimunculkan seharusnya tanggal 10 sudah clear kewajiban semuanya  untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kita.  SPJ yang masuk ketentuannya kita lihat sekalian verifikasi yang belum total totalnya 663 miliar sementara baru 58 millar. “Terkait dengan bansos masing-masing SKPD belum dilaporkan bisa saja SPJ nya ada,namun realisasinya nggak ada .Dari segi administrasi SPJ  dari awal kita peringatkan kejelasan implementasinya tergantung di masing-masing OPD  yang ada nanti saatnya kita minta untuk melakukan verifikasi semuanya,” terangnya.  Disebutkan dirinya tidak mengetahui alasan mereka belum menyetor masing-masing apa belum kita tahu itu termasuk pengawasan internal masing-masing diberikan kelonggaran untuk menyampaikan SPJ segera. Sudah kita sampaikan tidak ada kebijakan untuk disampaikan kepada penerima hibah untuk Bantuan ibah paling banyak ada di Dinas Kebudayaan yang menerima bisa saja kendalanya adalah 2 tidak ada untuk mengerjakan bantuan hibah tersebut bisa saja itu fasilitas dewan dan masyarakat.  Bantuan hibah bervariatif sementara untuk sanksi kelewat batas akhir SPJ belum ada sanksi yang pasti. “Kita pakai tahun anggaran kalau jadi temuan bisa jadi ke ranah pidana ya kalau tidak nyetor bisa pidana sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah namun sebelumnya kita sudah peringati batas akhir penerima bantuan Ibah. Pihaknya sudah berikan kemudahan untuk membuat SPJ  karena kita sudah siapkan format SPJ  dan penerima hibah hanya tinggal mengisi saja bagi penerima hibah yang belum mengirim SPJ dan  hari ini kita sudah Surati ke penerima bantuan hibah tersebut agar ingat tanggung jawabnya,” ujar Mantan Kabag Humas Setda Klungkung periode Bupati Candra ini tegas.