Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Perebutan Anak, Tiga Penyidik Dipropamkan

Bali Tribune / Kasus Perebutan Anak, Tiga Penyidik Dipropamkan
balitribune.co.id | DenpasarKasus perebutan anak yang dialami Ayu PD (26) dengan suaminya Kadek Agus D beserta orang tuanya memasuki babak baru. Tiga orang penyidik yang menangani perkara masing - masing berinisial Y, S dan S beserta Kasubdit IV Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Bali dilaporkan ke Bidang Propam Polda Bali untuk diperiksa. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam menangani perkara itu.
 
"Penyidik dan Kasubdit RPK sudah kami laporkan ke Propam pada tanggal 5 April 2021, hari Senin kemarin," ungkap kuasa hukum Ayu PD, Siti Sapurah di Denpasar, Rabu (7/4). 
 
Dijelaskan Siti Sapurah, kasus ini berawal dari laporan kliennya, Ayu PD terhadap suaminya dan ayah mertuanya terkait hak asuh anak. Laporan itu dilayangkan ke Polda Bali pada Oktober 2020 lalu. Namun laporan itu terkesan diproses lamban, sehingga Siti Sapurah menanyakan perkembangan laporan itu ke Polda Bali.
 
"Awalnya bilang masih lidik. Tetapi setelah beberapa hari malah klien kami dipanggil dan meminta klien untuk rujuk dulu dengan suami, urus nikah secara hukum dan urus surat nikah, akta kelahiran anak lalu setelah itu baru gugat perdata, gugat cerai dan meminta hak asuh anak," ujar wanita yang akrab disapa Ipung ini. 
 
Ipung mengaku sangat heran dengan opsi yang ditawarkan oleh pihak penyidik RPK Polda Bali. Menurutnya penawaran itu sungguh tidak masuk akal. Menurut Ipung, polisi seharusnya menyelamatkan nasib anak yang sedang berada di pusaran kasus yang masih di bawah umur berusia 7 bulan.
 
"Bukannya menyelamatkan anak di bawah umur, tetapi penyidik dan Kasubdit IV RPK Polda Bali malah berjibaku mencari siapa benar, siapa salah dari kasus ini. Seorang penyidik Polda Bali, perwira yang kita anggap semestinya tahu hukum malah memberikan opsi yang tidak masuk akal. Itu menurut saya," tegasnya. 
 
Ipung malah menilai, jika para penyidik dalam kasus tersebut sangat tidak kompeten dalam mengurus kasus yang berkaitan dengan masalah anak di bawah umur.
 
"Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, saya menganggap penyidik RPK Polda Bali dalam kasus ini tidak mumpuni tentang ilmu hukum. Tidak tahu tentang hak anak, tentang undang-undang perlindungan anak, tidak tahu tentang undang-undang kesehatan dan tidak tahu tentang hukum perkawinan," katanya. 
 
Ipung mengaku memiliki tiga surat "sakti" yang bisa jadi acuan bahwa anak yang diperebutkan dalam kasus ini sepatutnya diserahkan kepada ibu kandung, Ayu PD. Yang pertama, Prof Wayan Windia yang merupakan ahli hukum adat, lalu surat dari kementerian PPPA dan terakhir DR. Dewi Bunga ahli hukum pidana UNHI. Dimana secara jelas, ketiga "surat sakti" mengatakan dengan jelas, jika perkawinan secara adat maka anak yang dilahirkan pada saat itu adalah yang punya hubungan perdata dengan ibu kandungnya.
 
"Artinya apa, legowo dong memberikan anak ini ke orang yang lebih berhak. Tapi Itu tidak dilakukan oleh penyidik RPK Polda Bali. Saya berpikir apakah tidak salah nih, Pak Kapolda Bali menaruh seseorang di RPK yang tidak mengerti undang-undang," ujarnya.
 
Ayu PD juga mengaku kecewa dengan kinerja penyidik RPK Polda Bali karena diberikan opsi oleh penydik, disuruh rujuk, nikah urus akte nikah, urus akta kelahiran anak setelah itu baru gugat cerai. "Saya salam hormat kepada ibu Bintang (menteri PPPA) sudah memberikan atensi terkait kasus ini. Harapan saya hanya satu, yaitu anak saya kembali ke pangkuan saya," ujarnya.
 
Ayu PD mengaku kasus ini berawal dari dirinya kerap dianiaya oleh suaminya, Kadek Agus D. Merasa nyawanya terancam, sehingga ia pergi dari rumah dan tidak membawa anaknya. Ia kemudian melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Polresta Denpasar dan suaminya telah menyandang status tersangka namun tidak ditahan. Saat polisi mengantar Ayu PD ke rumah untuk mengambil barang - barangnya, ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan buah hatinya.
 
"Saya video call mau lihat saja tidak boleh. Justru yang melarang bapak mertua saya," tandasnya.
wartawan
Bernard MB.
Category

Banyak Siswa Tercecer, Dewan Bangli Minta SPSB Dievaluasi

balitribune.co.id | Bangli - Pengumuman Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPSB) tahun pelajaran 2025-2026 untuk SMA/SMK di Bali telah dilaksanakan pada Sabtu (12/7). Hasilnya banyak siswa di kabuaten Bangli yang belum mendapat sekolah. Hal ini membuat siswa dan juga orang tua siswa kebingungan.  Menyikapi realita yang terjadi anggota DPRD Bangli, Wayan Artom Krisna Putra angkat bicara.

Baca Selengkapnya icon click

Semburan Belerang Kembali Muncul di Danau Batur

balitribune.co.id | Bangli - Fenomena alam berupa semburan belerang kembali terjadi di Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli. Semburan belerang pertama kali terpantau di wilayah Sekeda dan terus meluas hingga ke beberapa wilayah perairan seputran Danau Batur.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan I Wayan Sarma saat dikonfirmasi membenarkan fenomena alam berupa semburan belerang yang terjadi di danau Batur. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musda XI Golkar Bali: Demer Terpilih Aklamasi, Sugawa Korry Pilih Menepi

balitribune.co.id | Denpasar - Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Bali resmi dibuka di Hotel The Meru Sanur, Minggu (13/7). Sekretaris Jenderal DPP Golkar, M. Sarmuji, hadir mewakili Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, membuka forum yang menjadi momentum penting dalam suksesi kepemimpinan Golkar Bali lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Hadiri Gelar Agung Pasikian Maha Semaya Warga Pande, Gemakan Raket Pasemetonan Dukung Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Gelar Agung Pasikian Maha Semaya Warga Pande yang dibuka Gubernur Bali, Wayan Koster di Liga Bali, Kesiman Petilan Denpasar, Minggu (13/7). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempererat pasemetonan dan tali silaturahmi  antar Pasemetonan Maha Semaya Warga Pande.  

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-53 di Samarinda, Perkuat Komitmen Wujudkan Keluarga Sejahtera

balitribune.co.id | Amlapura - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025, yang digelar di GOR Segiri dan Convention Hall Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Baca Selengkapnya icon click

Hari Keluarga Nasional ke-32 Provinsi Bali, Pentingnya Keluarga Tangguh untuk Indonesia Maju

balitribune.co.id | Denpasar - Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Provinsi Bali dijadikan momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda diminta harus siapkan mental sebelum menikah. Permintaan ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani mewakili Sekda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.