Negara, Bali Tribune
Hingga saat ini Pemkab Jembrana belum memiliki SKPD yang tugas khusus dalam penanggulangan bencana. Bahkan setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 23/ 2014 tentang pemerintahan daerah serta PP no 18 tahun 2016, Bupati Jembrana, I Putu Artha menyatakan masih akan tetap menggabungkan urusan kebencanaan ini menjadi satu dengan urusan lainnya dalam SKPD yang akan dibentuk.
Saat ditemui di sela-sela Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana di Polres Jembrana di Polres Jembrana Jumat (9/9), Bupati Artha menegasakan bahwa dalam SOTK yang akan dibentuk, urusan kebencanaan akan lebih diintensifkan lagi, tetapi untuk efisiensi dan efektifitas masih tetap berada dalam satu SKPD yang statusnya ditingkatkan. Urusan kebencanaan tersebut menurutnya saat ini berada pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang kini masih berstatus sebagai Kantor dipimpin pejabat eselon III, ke depan akan berada pada SKPD yang bestatus sebagai dinas dipimpin oleh kepala dinas eselon II. Kendati masih digabung dengan Pol PP, namun urusan kebencanaan yang saat masih menjadi seksi akan ditingkatkan menjadi bidang dengan beberapa urusan seperti Pol PP dan Kebakaran.
Menurut Bupati Artha, selama ini wilayah Jembrana tidak memiliki kerawanan khusus terhadap potensi bencana. Kendati wilayah Jembrana berbatasan langsung dengan lautan, namun selama ini beberapa musibah yang terjadi di wilayah Jembrana tidak separah daerah lainnya dan hanya sebatas kebakaran, tanah longsor, puting beliung dan abrasi. Namun sesuai Nawacita urusan kebencanaan yang juga terkait dengan stabilitas keamanan harus dipersiapkan sejak awal dari hal-hal yang sekecil-kecilnya hingga saran prasarana dan logistik sehingga nantinya disaat terjadinya bencana yang tidak pernah diduga kejadiannya maka tidak akan kelabakan dalam merespon dan menanggulanginya.
Dalam apel yang diikuti oleh sejumlah instansi leading sektor penanggulangan bencana seperti Polres Jembrana, Pos SAR Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Detasemen C Brimob Pelopor Gilimanuk, Setasiun Klimatologi BMKG Negara, Pol PP, Pemdam Kebakaran, Relawan Penanggulangan Bencana dan Dinas Kesehatan, Bupati Artha juga menyatakan Pemkab Jembrana saat ini masih mengalami kerterbatasan dalam urusan kebencanaan.
Diungkapakan, salah satunya keberadaan armada pemadam kebakaranyang saat ini hanya stanbya dikecamatan sehingga masih perlu adanya peningkatan. Pihaknya kedepan akan menambah armada pemadam kebakaran agara lebih cepat merespon kejadian terutama di wilayah yang cukup jauh dengan portensi yang cukup tinggi seperti Kelurahan Gilimanuk. Selain itu setelah pelaksanaan gelar pasukan oleh Polres Jembrana, nantinya pihaknya juga akan melaksanakan simulasi penanggulangan bencana secara terpadu.
Kapolres Jembrana AKBP Djoni Widodo mengatakan pihaknya melaksanakan apel gelar pasukan penanggulangan bencana untuk konsolidasi dan mensinergikan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana untuk mempersiapkan personil dan peralatan penanggulangan bencana berdasarkan arahan Kapolri saat video confrece bersama kementerian terkait yang menangani masalah penanggulangan bencana.
Saat berlangsungnya gelar pasukan, juga dilakukan uji coba sejumlah sarana penanggulangan bencana milik masing-masing instansi. Hal itu dimaksudkan sebagai wujud kesiapan pihaknya dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat khususnya korban dan masyarakat yang terdampak bencana.
