Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Keluarga Berisiko Stunting Terbanyak di Desa Pengambengan

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Negara - Kendati berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menekan angka stunting, namun masih ada wilayah dengan angka stunting tinggi.

Seperti terungkap dari laporan hasil audit stunting semester II, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara terdata memiliki keluarga berisiko stunting terbanyak. Hasil audit kasus stunting pada semester II tahun 2022 ini telah dilaporkan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, I Putu Suarnita mengatakan Desa Pengambengan menjadi sasaran audit semester II lantaran memiliki risiko paling tinggi sehingga harus mendapat intervensi.

Proses audit terhadap masyarakat yang berisiko stunting yang berlokasi di Desa Pengambengan tersebut menurutnya juga melibatkan tim BKKBN Provinsi Bali.

"Kami dari Dinas PPPA-PPKB sudah melakukan audit stunting semester II yang berlokasi di Desa Pengambengan. Kami menyasar sasaran yang paling berisiko/urgen yang bisa kita intervensi di tiga bulan ke depan," paparnya Selasa (8/11). Ia mengakui terdapat beberapa temuan masyarakat yang berisiko stunting.

Temuan tersebut dari kriteria audit calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu menyusui, baduta (bayi di bawah dua tahun) dan balita yang sudah didata.

Hasil audit di Desa Pengambengan terdapat 46 warga berisiko, terdiri dari catin 1 orang, bumil 35 orng, ibu menyusui 4 orang, baduta  4 orang serta balita 2 orang. Data tersebut menurutnya akan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Pihaknya pun berharap kasus stunting di  wilayah Kabupaten Jembrana dapat ditekan.

"Dari audit stunting itu kita tahu faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan ataupun memberikan pendampingan," jelasnya.

Tindaklanjut audit warga berisiko stunting tersebut menurutnya juga akan dilaporkan ke provinsi dan tim pakar untuk dianalisa. "Tim pakar nanti akan menganalisis kasusnya dan dari analisis itu nanti akan ada  rekomendasi. Dari rekomendasi tim pakar nanti kita lakukan desiminasi di kabupaten," tandasnya.

Sementara itu Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna juga menyatakan akan melakukan upaya-upaya tindak lanjut atau pencegahan kasus stunting di Kabupaten Jembrana.

"Akan ada Focus Group Discussion (FGD) dari pihak provinsi bersama pakar dan diseminasi hasil audit kasus untuk upaya pencegahan stunting pada kelompok berisiko seperti pasangan usia subur (PUS) catin, bumil, ibu menyusui, baduta dan balita,” tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Bupati Gus Par dan Wabup Guru Pandu Berikan Apresiasi kepada Petugas Pendukung HUT Kota Amlapura ke-386

balitribune.co.id | Amlapura - Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Amlapura ke-386, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menyerahkan bantuan sembako kepada para petugas kebersihan, petugas perlengkapan, Satpol PP, serta petugas Dinas Perhubungan yang telah berperan menjaga kebersihan, ketertiban, d

Baca Selengkapnya icon click

Tahap III Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK, Bupati Gus Par Tekankan Lima Pedoman ASN

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menekankan lima pedoman penting yang harus dipegang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Tahap III Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengangkatan Tahun 2025 Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Kamis (25/6/2026)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ratusan Penerima Dana Hibah Diminta Bertanggungjawab

balitribune.co.id I Negara - Ratusan penerima dana hibah di Kabupaten Jembrana diminta menggunakan bantuan dari pemerintah daerah secara transparan dan bertanggungjawab. Selain dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat, bantuan dana hibah ini juga diharapkan mendorong partisipasi swadaya dalam pembangunan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.