Kemajuan Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat | Bali Tribune
Diposting : 27 July 2016 15:56
Arief Wibisono - Bali Tribune
SDM
IB Made Parwata

Denpasar, Bali Tribune

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Bali, IB Made Parwata, mengatakan, investasi yang masuk ke Bali saat ini hampir mencapai target. "Dari target Rp30,6 triliun di tahun 2016, hingga Juni 2016 lalu telah mencapai Rp54 triliun,” kata dia.

Oleh pusat, tambah Parwata, Bali hanya ditarget Rp7,6 triliun. Secara nasional, pusat menargetkan investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2016 ini sebesar Rp525 T yang dibagi ke masing masing provinsi," jelas Parwata, ditemui di kantornya, Selasa (26/7).

Baginya, target Rp7,6 triliun, terlalu mudah dicapai. Karena itu, kemudian disesuikan dengan pertumbuhan ekonominya yang sebesar 7,2 persen, target baru dipasang oleh BPMD Bali yaitu sebesar Rp30 triliun.

Di lain pihak, menurutnya, pertumbuhan ekonomi jangan dilihat dari pencapaian target semata. Yang penting dan perlu lebih ditekankan, apakah hasilnya bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat Bali. Kalau itu terealisasi, kata dia, tidak ada lagi pro kontra bagi investasi yang akan masuk Bali.

"Yang menyebabkan pro kontra itukan sebenarnya tidak dinikmatinya hasil pembangunan oleh masyarakat, misal ketika pembangunan itu dilaksanakan, bisa tidak masyarakat sekitar bekerja disana atau hanya jadi penonton," ungkapnya.

Libatkan Desa Pakraman

Berdasarkan pemikiran ini, BPMD Bali berencana melibatkan desa pakraman. "Peran desa pakraman sangat signifikan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendorong pembangunan di wilayahnya," ucap Wirata.

Ia  mencontohkan, jika investor membutuhkan tenaga sekuriti atau yang lainnya, desa pakraman harus mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya. "Ada jalan jika mau. Misalnya bekerja sama dengan dinas terkait dalam menyiapkan tenaga kerja handal yang dibutuhkan pasar.

“Jangan sampai hanya melakukan pelatihan, tapi tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar," tandasnya.  Menurutnya tenaga kerja yang dibutuhkan pasar itu beda dengan yang pendidikan nonformal itu.

"Kalau itu bisa diwujudkan, maka dana yang ada di Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan melalui program life skill-nya tadi bisa kita arahkan dengan melibatkan desa pakraman tadi," tuturnya. Bisa saja  desa pakraman jadi semacam “outsourcing” yang menyediakan tenaga kerja handal bagi pembangunan di wilayahnya masing masing.

"Banyak jalan sebenarnya mensinkronkan investasi yang masuk ke Bali dengan peran desa pakraman agar tidak terjadi pro dan kontra," tegasnya. Bahkan BUMDes yang ada dimasing masing desa juga bisa dilibatkan dalam menyediakan tenaga tenaga handal.

"Peran bumdes bukan hanya sebagai penggerak ekonomi saja, tapi bisa juga sebagai penyedia jasa tenaga kerja. Dan peluang ini mestinya bisa ditangkap oleh bumdes ataupun desa pakraman dalam membantu pemerintah menciptakan kesempatan kerja," sebut Parwata.

Meski demikian lanjutnya, untuk mewujudkan semua itu perlu sinergitas antar dinas yang ada. Pun ia mengakui tidak mungkin melakukan semua itu dengan sendiri karena terkait anggaran yang dimiliki dinasnya sangatlah kecil.

Namun langkah kongkret ke arah sana pihaknya di perizinan telah melakukan banyak hal seperti, promosi, sosialisasi, penyederhanaan izin, dan transparansi pengurusan izin. "Setiap izin yang dikeluarkan kita stempel "Izin ini tidak dipungut biaya", makanya beberapa waktu lalu kita mendapat penghargaan dari  Ombusdman dengan nilai 98," tutupnya.

Hukum & Kriminal

Terpopuler