Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kemampuan Analisa Kredit Tekan Angka NPL Perbarindo Bali Timur

Bali Tribune/ ANALISA KREDIT - Pemaparan materi terkait analisa kredit staf BPR
balitribune.co.id | Denpasar - Pengurus DPK Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) Bali Timur memberikan perhatian khusus terhadap non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem dengan memberikan pelatihan analisa kredit di Denpasar, Sabtu (6/7). Ketua DPK Perbarindo Bali Timur, Ketut Wirama menyatakan bahwa awal mula penyebab NPL adalah kurangnya kemampuan analisa kredit oleh sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pihaknya meyakini, melalui peningkatan kemampuan analis kredit, NPL akan mampu ditekan. 
 
"Diusulkan supaya analisa kredit itu lebih awal dilakukan, sehingga kita bisa memperkecil NPL seiring bagusnya cara kita melakukan analisis terhadap kelayakan daripada nasabah. Ini dasar dari pelatihan analis kredit," jelasnya. 
 
Seperti diketahui kata dia Perbarindo Bali Timur sampai Mei 2019 mencatat NPL masih tinggi yakni diposisi 9%. "Karena NPL masih tinggi diambang batas regulator 5%. Tapi secara rata-rata keseluruhan di Bali Timur masih tinggi," sebut Wirama. 
 
Penyumbang NPL ini diakuinya hampir merata disemua sektor termasuk konsumtif, bahkan kredit modal kerja lebih mendominasi memicu meningkatnya kredit bermasalah. "Salah satunya ya karena dampak aktivitas Gunung Agung. Sampai bulan kemarin Gunung Agung masih ada erupsi, walaupun tidak besar tapi berpengaruh juga terhadap aktivitas perekonomian yang masuk kawasan rawan bencana/KRB. Kebetulan di Karangasem dan Bangli terdampak hujan abu," terangnya. 
 
Dikatakan Wirama, ada beberapa BPR di wilayah Bali Timur dengan angka NPL dibawah 5% bahkan 1%. "Secara rata-rata penyumbang NPL terbesar di wilayah Karangasem itu cukup tinggi dan di wilayah Bangli beberapa yang kena dampak itu (erupsi)," imbuhnya. 
 
Saat ini total aset Perbarindo Bali Timur sekitar Rp 549 miliar, kemudian kredit Rp 337,8 miliar dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 459,2 miliar. Jumlah total karyawan mencapai 348 orang dan melayani sebanyak 74.189 nasabah. Di wilayah timur telah memiliki produk masing-masing untuk meningkatkan minat masyarakat menaruh dananya di BPR. "DPK BPR di Bali Timur masih cukup baik," tegas Wirama. 
 
Sementara itu Fajar, Ketua Panitia Pelatihan Analis Kredit SDM DPK Perbarindo Bali Timur mengatakan, pelatihan analisa kredit ini adalah yang pertama pada tahun 2019. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan SDM karena rata-rata masih lulusan SMA, sehingga kualitas para staf BPR ini perlu ditingkatkan. "Posisi Bali Timur memang di atas rata-rata, dengan pelatihan ini kita harapkan ke depannya paling tidak bisa menurunkan tingkat NPL," tegas Fajar.
 
Menurut dia dengan adanya pelatihan maka pengetahuan SDM menjadi lebih luas mulai dari proses penagihan. "Materi ini adalah masalah analisa kredit, karena merupakan pintu pertama benar tidaknya kredit itu cair. Setelah itu maintain dan penagihan," beber Fajar. 
 
I Gede Juliasta, Sekretaris DPK Perbarindo Bali Timur mengungkapkan akan menambah kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan kompetensi semua aspek dalam operasional perbankan dimulai dari analisa kredit, kemudian pelatihan maintain kredit dan langlah-langkah penyelesaian kredit, penghimpunan DPK (funding), marketing dan bagian lainnya. "Kita berharap BPR di Bali Timur semakin tumbuh," harapnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Kolaborasi Imigrasi dan Pemprov Bali, Satgas Dharma Dewata Siap Tertibkan WNA Nakal

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi “Dharma Dewata” di Bali, Rabu (15/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Kawal Tata Ruang dan Perizinan

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen menjaga Bali dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Polda Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali,  Selasa (14/4/2026) di Mapolda Bali, Denpasar. Pertemuan tersebut diterima langsung Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, bersama jajaran.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tarik Diri dari Restorative Justice, Pelapor Perbekel Sudaji: Saya Tunggu di Pengadilan

balitribune.co.id | Singaraja - Penanganan kasus dugaan penipuan yang melibatkan Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, I Made Ngurah Fajar Kurniawan, masih bergulir di Polres Buleleng dan kini memasuki tahap menunggu pelaksanaan gelar khusus Restorative Justice (RJ).

Baca Selengkapnya icon click

Berkat Kotoran dan Kencing Sapi, Petani Organik Tidak Beli Pupuk

balitribune.co.id | Tabanan - Menjadi petani organik ala Made Sandi bukanlah hal yang sulit jika dilakukan dengan niat untuk menjalani hidup sehat dan sederhana. Made Sandi yang merupakan mantan satpam salah satu perusahaan asing di Bali memilih untuk menekuni pertanian organik di Banjar Dinas Munduk Andong Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sejak 2012 silam. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

NasDem Buleleng Bantah Isu Merger dengan Gerindra

balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Buleleng, Made Jayadi Asmara, angkat bicara menanggapi isu yang dihembuskan oleh Majalah Tempo terkait potensi bergabungnya (merger) Partai NasDem dengan Partai Gerindra. Jayadi secara tegas membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa partainya saat ini berada dalam posisi yang sangat solid dan terus menunjukkan tren positif dalam perpolitikan nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang TPA Mandung Hanya Terima Sampah Residu, Pemkab Tabanan Gencarkan Sosialisasi Pilah Sampah

balitribune.co.id I Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menggencarkan sosialisasi masif pemilahan sampah berbasis sumber menjelang pemberlakuan kebijakan TPA Mandung yang hanya akan menerima sampah residu.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di tingkat hulu siap melakukan pemilahan secara mandiri sebelum aturan ketat tersebut resmi diterapkan mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.