balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin rapat High Level Meeting (HLM), mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (7/9).
Hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda badung IB Gede Arjana, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan IGA Agung Krisna Dewi, Kabag Perekonomian AA Agung Rosyawati, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari, Ekonomi Ahli Kantor perwakilan BI Provinsi Bali S Donny H Heatubun, jajaran pengurus Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, perwakilan RSUD Mangusada, beserta para Tim TPID.
Sekda Adi Arnawa mengatakan Kabupaten Badung memandang perlu adanya suatu langkah-langkah cepat, terutama dalam rangka mengantisipasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah pusat melaksanakan program bantuan sosial.
“Jika kita ingin menekan laju inflasi, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat dalam kondisi pendapatan masyarakat kurang adalah dengan salah satu jalan yakni menyalurkan bantuan sosial. Kepada Dinas terkait di Pemkab Badung perlu menyiapkan data-data masyarakat ke Kementerian Tenaga Kerja. Adanya inflasi dikarenakan ketersediaan terbatas, produksinya kurang, distribusinya kurang lancar. Untuk indikator yang harus dipenuhi, maka perlu dikejar, dikawal, walaupun kita tidak termasuk didalamnya,“ ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat kepada dinas terkait untuk segera bergerak cepat menyiapkan data. Tim TPID dan Satgas Pangan, agar terus memantau terkait dengan harga-harga pasokan pangan, bila perlu setiap minggu harus melaporkan perkembangan harga.
Sekda mengajak bersama-sama bergerak meminimalisir kekurangan tingkat persediaan pangan di Kabupaten Badung. Dimana interpelasi pemerintah untuk membuat Perumda Pangan yang bisa membeli hasil produksi para petani, dalam rangka membantu para petani untuk mendapatkan pendapatannya. Kepada Dinas terkait agar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan bantuan sosial, dimana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan,” imbuhnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede Arjana dalam laporannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BI Provinsi Bali yang selalu memberikan informasi perkembangan inflasi dan harga barang, sekaligus memberikan atensi, support untuk pengendalian inflasi kepada TPID Kabupaten Badung.
Arjana mengucapkan terimakasih kepada TPID Badung sadah melakukan koordinasi dengan baik dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipasi dalam merancang, melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi. HLM Kabupaten Badung yakni untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, juga serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung. Badan Pusat Statistik merilis bahwa di bulan Agustus 2022, secara tahunan, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,39%, dimana angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,69%. Sedangkan target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen plus minus 1 persen, tingginya inflasi di bulan Januari-Agustus tahun 2022, dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok barang maupun kebutuhan pokok.
“Sedangkan untuk harga pada komponen, terutamanya dipengaruhi oleh krisis pangan global, gangguan produksi, dan distribusi antar daerah,“ ucapnya.
