Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kepala BNPB Sebut Rencana Rahabilitasi Rumah Rusak Akibat Gempa

Bali Tribune / POSKO - Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito saat mengunjungi Posko tanggap Darurat Gempa Bumi di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito, Minggu (17/10/2021) mengunjungi posko tanggap darurat bencana gempa bumi yang berlokasi di Kantor Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Dalam kunjungannya tersebut Ganip Warsito mendapatkan penjelasan dari Perbekel Desa Ban, I Gede Tamu Sugiantara, terkait kondisi terkini dampak kerusakan dan korban luka-luka yang diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan 4.8 Skala Richter (SR), utamanya di Dusun Jati Tuhu dan Temakung yang paling terparah terkena dampak.

Kepada awak media, Ganip Warsito menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (16/10/2021) dinihari lalu tersebut. Namun pihaknya memastikan jika penanganan korban gempa utamanya yang mengalami luka-luka berlangsung dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh media ini, jumlah korban luka-luka hingga saat ini berjumlah 73 orang dan satu orang meninggal dunia.

Dari data yang diperoleh juga disebutkan jika sebanyak 1049 warga di 13 banjar yang ada di Desa Ban, terkena dampak bencana gempa, dimana kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh guncangan gempa yang berpusat di darat tersebut, berjumlah 630 unit rumah rusak ringan dan 403 unit rumah mengakami rusak berat atau roboh, sementara sebanyak 111 bangunan tempat ibadah yakni pura mengalami rusak berat dan ringan.

“Dalam kontek bencana, gempa bumi ini berkekuatan 4.8 SR, tetapi mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup besar, kalau gak salah aa seribuan lebih bangunan yang mengalami kerusakan. Ini sudah dengan cepat dutangani oleh masyarakat, TNI, Polri dan BPBD. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih,” ucap Ganip Warsito.

Dalam kejadian bencana yang paling dahulu dilakukan adalah penyelamatan korban, dan saat ini pihaknya tengah melakukan upaya-upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup para korban atau warga yang terkena dampak gempa. Lantas bagaimana dengan rehabilitasi atau perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana? Ditegaskannya hal tersebut merupakan bagian dari mitigasi yang dilakukan BNPB. Pihaknya akan melakukan pendataan tingkat kerusakan, dimana kedepannya akan dilaksanakan program rehabilitasi rumah korban bencana gempa yang mengalami kerusakan.

“Jadi penanggulangan dan tanggap bencana itu ada tahapannya. Kita perlu pertimbangkan juga bahwa Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu daerah rawan bencana, longsir dan gempa bumi karena berada diatas sesar yang bergerak,” sebutnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi agar kedepannya jika terjadi bencana, dampaknya bisa di minimalisir.

Sementara itu, Kalak BPBD Karangasem yang juga Koordinator Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, kepada awak media mengatakan, untuk saat ini bantuan dari berbagai pihak sudah berdatangan ke posko. Ditegaskannya, untuk penanganan pasca bencana pihaknya memang tidak membangun tenda pengungsian komunal, karena itu tidak memungkinkan mengingat warga tinggalnya berjauhan dari satu rumah kerumah lainnya.

“Kita tidak membangun tempat pengungsian yang sifatnya komunal, tapi kita akan salurkan terpal untuk nantinya dipakai oleh warga membuat tenda pengungsian di masing-masing halaman rumah mereka,” tandasnya. Pun demikian pihaknya juga tidak mendirikan dapur umum, namun nantinya secara terorganisir bantuan berupa paket sembako akan disalurkan ke masing-masing kepala keluarga untuk dimasak sendiri dirumah mereka.

“Yang paling dibutuhkan warga korban bencana saat ini adalah sembako, alas tidur, selimut, dan terpal untuk membuat tenda,” bebernya.

wartawan
AGS
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.