Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kesulitan Solar, Ratusan Nelayan Menganggur

Bali Tribune / SOLAR - Nelayan di pesisir Desa Pengambengan kini kesulitan untuk melaut. Sejak beberapa bulan terakhir mereka banyak yang tidak melaut karena faktor cuaca serta belum ada rekomendasi pembelian solar bersubsidi dari Pemerintah.

balitribune.co.id | NegaraRatusan nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, sudah empat bulan terakhir kembali menghadapi kesulitan untuk melaut. Pasalnya, selain akibat cuaca buruk juga diperparah dengan belum adanya rekomendasi pembelian minyak solar subsidi dari pemerintah.

Salah seorang nelayan Desa Pengambengan, Mifta Surgana Kamis (11/5) mengaku salah satu faktor penyebab nelayan tidak melaut selama berbulan-bulan karena kondisi cuaca laut yang masih tidak bersahabat, "Sudah sekitar 4 bulan ini sangat sepi yang melaut,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa nelayan nekat melaut namun hasilnya tidak maksimal bahkan tidak balik modal. Dengan mengandalkan satu perahu selerek menurutnya hasilnya tidak optimal. Terlebih para nelayan saat ini juga tidak bisa membeli solar bersubsidi.

"Biasanya di perahu selerek beroperasi berpasangan. Tapi ada yang nekat melaut hanya menggunakan satu perahu. Selain itu, harga solar juga mahal, dan kami belum mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan subsidi solar," paparnya.

Dengan kondisi yang dihadapi para nelayan tersebut, tidak sedikit nelayan yang menambatkan perahunya di areal Dermaga PPN Pengambengan maupun muara Perancak terpaksa beralih pekerjaan. Banyak nelayan kini mencari nafkah menjadi buruh bangunan agar mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Di sini, sebagian besar masyarakat berkerja sebagai nelayan. Jika tidak melaut, mereka akan kesulitan mencari makan. Banyak yang akhirnya menjadi buruh bangunan untuk bertahan," tuturnya.

Kendati saat ini sedang berlangsung proses pengajuan rekomendasi pembelian solar subsidi, namun para nelayan belum mendapatkan kepastian dari pemerintah.

"Kami terus berupaya mengurus rekomendasi pembelian solar, termasuk dengan mengajukan permohonan di Provinsi Bali," ungkap Ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana, I Made Widanayasa. Ditengah kondisi ikan yang masih langka, diakuinya banyak nelayan saat ini memilih tidak melaut.

Menurutnya nelayan saat ini berupaya meminimalisir kerugian. "Ikan masih jarang, dan kondisi laut masih tidak memungkinkan, sehingga sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut," jelasnya.

Kini nelayan di Pengambengan berharap ada perhatian dan solusi yang tepat dari pemerintah sehingga mereka dapat kembali melaut dan mendapatkan hasil yang memadai. Kini kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan tangkap menunggu dukungan dan bantuan yang cepat dan tepat dari pemerintah. 

wartawan
PAM
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.