Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua DPRD Karangasem Temani Kunker Mensos, Dorong Pemkab Segera Sampaikan Daftar Kebutuhan ke Pusat

DAMPINGI - Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mendampingi Mensos Idrus Marham ke lokasi pengungsian di Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Selat, Karangasem.

BALI TRIBUNE - Pasca teriadinya erupsi strombolian hingga memicu warga di lereng Gunung Agung kembali mengungsi mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham secara khusus datang ke Karangasem untuk memantau kondisi di lapangan termasuk kondisi ribuana pengungsi yang menempati 50 titik pengungsian, Sabtu (7/7). Ditemani Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Karangasem, Idrus Marham meninjau sejumlah pos pengungsian yang berada di Kecamatan Rendang dan Kecamatan Selat setelah sebelumnya mengunjungi pos pengamatan Gunung Agung di Rendang dan menggelar pertemuan disana. Dalam kesempatan itu, Idrus Marham juga mengunjungi Pos Induk Tanah Ampo untuk mengecek pesediaan dan kesiapan logistik bagi para pengungsi. Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat kepada Karangasem. Menurutnya, aktivitas Gunung Agung telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehingga dukungan dari Kementerian Sosial sangat dibutuhkan terutama untuk menjamin kebutuhan warga yang terpaksa mengungsi. Sementara bantuan yang disampaikan Mensos dalam kunjungannya tersebut dalam bentuk logistik mulai dari masker, biskut, bumbu masak, paket lauk-pauk, perlengkapan anak-anak, perlengkapan keluarga dan selimut. “Atas nama lembaga Dewan kami mendorong Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan daftar kebutuhan sesuai arahan Bapak Menteri,’’ ucap Nengah Sumardi. Kepada awak media, Mensos yang sekaligus membawa bantuan lanjutan senilai Rp 156 juta menegaskan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kondisi Karangasem. Pihaknya juga memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terutama bahan makanan dijamin pemerintah. Untuk itu pihaknya meminta agar Pemkab Karangasem segera mengirimkan data daftar kebutuhan ke Kementerian Sosial. “Pemerintah kabupaten agar betul-betul memonitor segala perkembangan dan kebutuhan pengungsi. Saya sudah berbicara dengan Pak Sekda agar segera mengirimkan data kebutuhan,’’ lontar Idrus Marham. Ditambahkannya sejauh ini pihaknya dalam hal ini Kementerian Sosial sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8,2 milyar untuk penanganan erupsi di Karangasem. Namun ditegaskannya jika jumlah itu bukan yang terpenting, karena hal yang terpenting adalah jaminan bahwa kebutuhan dasar para pengungsian dapat dipenuhi seperti makanannya bera dan lauk, pakaian, selimut, tenda serta obat-obatan.  “Yang perlu kita lakukan adalah proyeksi ke depan. Kita pastikan akan mengisi gudang yang ada untuk antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi,’’ tandasnya. Saat berkunjung ke Pos Pengamatan Rendang, Mensos disambut Kasubid Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur, Devi Kamil Syahbana. Menurut Mensos, perkembangan kondisi Gunung Agung memang belum mengkhawatirkan, namun semua pihak tidak boleh lenggah dan terus dipantau. Perlu informasi yang cepat kepada masyarakat di sekitar lerang Gunung Agung agar bisa diambil tindakan tepat dan cepat. Pola kemunikasi yang cepat untuk kordinasi kepada masyarakat perlu dilakukan.  

wartawan
Redaksi
Category

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.