Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Anom Gumanti, Revisi SE PPKM Mikro Akan Dukung Peningkatan Ekonomi UMKM

Bali Tribune/ I Gusti Anom Gumanti
balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan dari pemerintah yang memperpanjang jam buka bagi para pedagang kecil di Kabupaten Badung mendapat dukungan dari Ketua Fraksi  PDI Perjuangan DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, SH. Hal ini dinilai akan menghidupkan ekonomi masyarakat kecil dengan diperpanjangnya jam buka warung, pedagang nasi jinggo di jalanan, sehingga bisa menekan kerugian yang cukup besar bagi pedagang kecil tersebut.
 
Anggota DPRD Dapil Kuta ini mengungkapkan, klausul dalam Surat Edaran  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat  ini mendukung sekali keberadaan pedagang kecil dengan mengatur jam buka mereka yang diperpanjang dari Pukul 08.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita. 
 
“Ketika ada orang makan di tempat hanya diperkenankan sampai jam 9 malam, tetapi  kalau pedagang melakukan  take away (pesan antar) dipersilahkan sampai jam berapapun bisa dibuka. Ini merupakan terobosan yang baik dan SE ini memiliki solusi bagi rakyat kecil. Utamanya para UMKM di Kabupaten Badung. Mereka tidak lagi kejar-kejaran dengan tim yustisi terkait masalah aturan jam buka ini. Kami di Fraksi PDI Perjuangan Badung mendukung langkah yang dilakukan pemerintah untuk PPKM tahap  empat di Kabupaten Badung ini,”tegasnya saat dihubungi, Selasa (23/2).
 
Selain itu politisi santun yang yang akrab disapa Gung Anom ini juga mengusulkan penggunaan alat Genose untuk mendeteksi atau pelacakan covid-19. “Kita adalah kawasan pariwisata dan sudah pelu terdepan dalam melakukan pencegahan. Dan alat Genose perlu dibeli Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempercepat penanganan covid-19 ini. Kami di Dewan siap mendukung refocusing anggaran untuk pemakaian alat tersebut untuk penelusuran penyebaran covid-19 ke masyarakat khususnya di daerah pariwisata seperti di kabupaten Badung ini,“ tegasnya.
wartawan
I Made Darna
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.