Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua Yayasan Dianiaya Preman

Bali Tribune/ ANIAYA – Korban penganiayaan Jeanne Selvya Damorita (52) dan staf sekolah Benjamin Pesireron.
balitribune.co.id | Denpasar -  Aksi premanisme marak lagi di Bali. Ketua yayasan pendidikan di kawasan Jimbaran serta empat stafnya menjadi bulan-bulanan gerombolan preman berbadan kekar sekitar 50-an orang, Selasa (25/6) pukul 21.00 Wita.
 
Lima orang menjadi korban pengeroyokan, namun yang divisum untuk kepentingan hukum hanya 2 orang karena lukanya parah. Kedua korban yang divisum yakni Ketua Yayasan Harapan Bunda, Jeanne Selvya Damorita (52) dan staf sekolah Benjamin Pesireron. Sedangkan 3 korban lainnya mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya.
 
Informasi yang dihimpun bali tribune di lapangan menyebutkan, sekira pukul 20.45 Wita, korban sedang berbincang dengan Bhabinkamtibmas terkait permasalahan jalan yang masih sengketa dan masih akan dibicarakan bersama Bendesa Adat Jimbaran. Tiba-tiba datang sekitar 50-an orang laki-laki berbadan besar yang memaksa masuk ke dalam areal sekolahan sambil yang beralamat di Jalan Uluwatu I Gang Cempaka Lingkungan Mekar Sari Simpangan Keluran Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung itu. Gerombolan itu berteriak-teriak mengancam akan membunuh. 
 
Korban Jeanne Selvia yang ketika itu duduk di teras ditarik-tarik serta dianiaya oleh beberapa pelaku. Melihat ibunya dianiaya, Mario Alcrisdo L Bhalu (26) berusaha melerai, namun terkena pukulan pada bagian dada kiri atas sebanyak satu kali. Demikian pula staf sekolah Benjamin Pesireron yang pada saat itu duduk di diluar juga menjadi sasaran penganiayaan sehingga korban tergeletak akibat hantaman kursi. Korban Jemris Lukas yang melihat berusaha menolong, tetapi juga menjadi sasaran penganiayaan. 
 
"Pokoknya, mereka masuk langsung berteriak membuat keributan lalu menganiaya korban," ungkap seorang petugas.
Kuasa hukum para korban, Yanuar Nahak usai membuat laporan bernomor LP-B/116/VI/2019/ Polda Bali/Resta Denpasar/Polsek Kutsel tertanggal 26 Juni 2019 mengatakan, lima orang pelaku telah diamankan, Rabu (16/6). Meski dikatakan oknum, tapi beberapa di antaran mereka adalah anggota ormas ternama di Bali. 
 
"Para tersangka juga sudah diinterogasi oleh anggota Buser. Setelah mereka diambil dan ditunjukkan kepada klien kami, klien kami membenarkan orang-orang tersebut yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut,” terang Yanuar.
 
Terkait dugaan otak pelaku, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Namun informasi yang diterimanya, para pelaku menyampaikan bahwa oknum yang berinisial WBS yang menyuruh mereka. Apalagi nama WBS juga sempat diteriak-teriakkan saat kejadian pengeroyokan tersebut.
 
"Mudah-mudahan polisi dengan pekerjaan polisi yang begitu maksimal ini cepat terungkap siapa otak di balik dari kejadian ini. Korban yang betul-betul fatal kena pukulan ada lima orang. Tetapi yang kami visum itu karena memang terlihat ada bengkak dan luka sampai keluar darah itu hanya dua orang, ibu Jeanne dan Benjamin,” tegasnya.
 
Menurutnya, pelaku saat itu menganiaya korbannya menggunakan kayu balok, serta mengancam menggunakan pecahan botol dan senjata tajam. Penganiayaan sendiri kemudian berakhir setelah para pelaku melihat ada petugas kepolisian di dalan sekolah tersebut. 
 
Yanuar Nahak membenarkan bahwa kejadian ini ada sangkut pautnya dengan hak sewa atas tanah bangunan sekolah tersebut. Dalam akta perjanjian sewa tersebut, masa berlaku sewa tanah sejak 23 Juli 2012 sampai 23 Juli 2022 dengan nilai Rp 600 juta, yang dibayar bertahap hingga tenggang waktu 17 November 2014. Dalam perjalanannya pada saat jatuh tempo, pihak penyewa kesulitan dana lantaran masih proses finishing bangunan sekolah. Setelah tanggal 17 November 2014 itu lewat, lalu datang si pemilik tanah menanyakan terkait pelunasan yang sisa sebesar Rp 40 juta. Kemudian antara keduanya kembali terjadi kesepakatan sesuai perjanjian awal dengan berlaku sampai 2022 nantinya. 
 
"Sebetulnya ini semua berawal dari hubungan yang cukup baik antara pemilik tanah dengan penyewa. Klien kami ini melakukan pembayaran lanjutan, sisa Rp 40 juta, tapi pemilik tanah tidak terima. Bahkan meminta klien kami membayar denda kurang lebih Rp 820 juta. Hitungan nggak tahu dari mana asalnya dia minta sebanyak itu,” tegasnya.
 
Pemilik tanah kemudian memberikan pilihan jika tidak dibayar segera keluar dari gedung. Kemudian pemilik tanah mengajukan gugatan di pengadilan, dan baru menjalani sidang pertama. Belum sampai proses mediasi, oknum pemilik tanah ini kerap melakukan intimidasi terhadap korban.
 
Sementara itu Kapolsek Kuta Selatan AKP Doddy Monza saat dikonfirmasi terkait kasus ini belum memberikan jawaban.
wartawan
Redaksi
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.