Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kisruh TPP Berbasis Kinerja , Kadisdikpora Bangli Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah

PERTEMUAN – Suasana pertemuan para kepala sekolah dengan Disdikpora Kabupaten Bangli.

BALI TRIBUNE - Pasca pengurus PGRI Bangli melakukan audensi dengan Bupati Bangli I Made Gianyar terkait tidak diterimanya Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja bagi para guru, Kamis (12/4), ditindaklanjuti Dinas Pedidikan dan Olah Raga (Dissikpora) Bangli. Kepala Disdikpora Bangli I Nyoman Suteja mengumpulkan seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, Minggu (15/4).  Pertemuan yang berlangsung di ruang Aula SMPN 3 Bangli, dihadiri ratusan kepala sekolah.  

Dalam pertemuan itu Kadisdikpora Nyoman Suteja menyampaikan, pemerintah sangat ingin memberikan TPP Berbasis Kinerja, namun karena masih ada kendala teknis berkaitan dengan payung hukum, sehingga TPP untuk para guru belum bisa diberikan. Menyikapi masalh itu, tim perumus sudah melakukan koordinasi tingkat provinsi. ”Hasil kordinasi tim perumus diminta untuk mencari  surat rekomendasi ke kementerian pendidikan, dan hingga kini rekomindasi belum turun,” jelas Suteja.

Jika  nantinya rekomendasi yang turun memperbolehkan pemerintah memberikan TPP Berbasis Kinerja kepada guru, pemerintah sudah siap untuk membayar TPP tersebut. Selain itu  pemerintah siap untuk mengubah Perbup yang telah disahkan. “Pemerintah siap untuk mengubah Perbup tentu jadi hal yang luar biasa. Kami berharap para guru bisa bersabar mengingat rekomendasi belum turun,” terang Nyoman Suteja.

Di hadapan 192 kepala sekolah, Nyoman Suteja mengungkapkan,  banyak sekali  informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar TPP. “Informasi yang berkembang, pemerintah dikatakan tidak punya uang sehingga tidak bisa bayar TPP uang habis untuk beli mobil dinas baru,” ujar Nyoman Suteja. Sejatinya anggaran untuk membayar TPP bagi guru sudah disiapkan tinggal menunggu rekomindasi saja.

Nyoman Suteja mengingatkan para sekolah agar tetap menjaga kondusifitas sekolah masing-masing. Jangan sampai ada mis komunikasi yang justru berdampak negative bagi dunia pendidikan. “Tujuan kami di Dinas Pendidikan, agar para guru tetap melaksanakan tugas dan tupoksi. Kondisi saat ini jangan sampai mempengaruhi kinerja guru,” harapnya. 

wartawan
Agung Samudra
Category

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD Buleleng Defisit Rp200 Miliar, Pembangunan RSUD Dibiayai Lewat Pinjaman Daerah

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah untuk mendukung revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Kebijakan tersebut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Banjir, Sedimentasi di Tukad Mati Kembali Dikeruk

balitribune.co.id |  Denpasar - Bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu, belantaran Tukad Mati Denpasar yang terparah. Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan pengerukan sedimentasi di alur Tukad Mati, Jalan Pura Demak I, Pemecuta kelod, Selasa (22/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perajin Pelinggih Keluhkan Penurunan Kualitas Bahan Batu Alam

balitribune.co.id | Bangli - Perajin batu alam di Kabupaten Bangli saat ini kerap menerima permintaan pesanan dari kalangan rumahtangga, akomodasi wisata dan pihak pengelola Pura. Batu alam yang dijadikan bahan untuk membuat Pelinggih atau bangunan suci umat Hindu Bali, ketersediaannya masih memadai namun terjadi penurunan kualitas batu alam. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.