Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kodam Dukung Kelancaran Tugas Kemkumham

KEMKUMHAM -- Didampingi sejumlah Pamen, Pangdam Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., foto bersama Kakanwil Kemkumham RI Wilayah Bali Sutrisno (tengah) di sela acara audensi, kemarin.

BALI TRIBUNE -  Jajaran Kodam IX/Udayana siap bersinergi dan akan selalu bekerja sama dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok masing-masing, termasuk dengan jajaran Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) RI Wilayah Bali. Demikian disampaikan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., di sela menerima kunjungan audiensi Kakanwil Kemkumham Bali, Sutrisno beserta rombongan ke Makodam IX/Udayana Denpasar, kemarin. Turut mendampingi Pangdam, Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh AM Suharyadi, SIP., MSi., Asintel dan Aster Kasdam IX/Udayana, Kakumdam, serta Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, SIP., di ruang tamu Pangdam IX/Udayana. Pada kesempatan tersebut selaku pimpinan rombongan Kakanwil Kemkumham Bali, Sutrisno menyampaikan ucapan terima kasih dan tujuan kedatangannya, serta memperkenalkan diri selaku pejabat baru di wilayah Bali juga para staf yang mendampinginya. “Selain untuk bersilaturahmi, kami juga ingin menjelaskan secara umum keberadaan serta tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di Bali,” kata Sutrisno. Kunjungan audiensi rombongan Kemkumham Bali tersebut berjalan dalam suasana penuh keakraban diakhiri dengan sesi foto bersama. Sebelumnya, didampingi para pejabat teras Kodam IX/Udayana, Pangdam juga menerima kunjungan dinas dari rombongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra yang dipimpin Elyanus Pongsoda.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.