Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kolaborasi ALFI/ILFA Dengan Pemerintah Dalam Mendorong Majunya UKM/UMKM di Bali

Bali Tribune / Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi Bali, AA Bagus Bayu Joni Saputra (kiri) bersama Ketua Umum (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) ALFI/ILFA Indonesia, Yukki Nugrahawan.

balitribune.co.id | Denpasar – Bali memiliki potensi yang luar biasa serta keunggulan lainnya untuk kebutuhan domestik ataupun luar negeri. Selama 10 tahun belakangan pertumbuhan suplai dan demand sangat besar, tapi kedepannya akan terjadi transformasi inilah yang akan menjadi tantangan dan peluang bagi perusahaan jasa seperti halnya ALFI/ILFA selain kesiapan infrastruktur, sebut Ketua Umum (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) ALFI/ILFA Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, saat menghadiri Musyawarah Wilayah V ALFI/ILFA Provinsi Bali, Senin (6/12) di Grand Inna Bali Beach Denpasar. 

"Temen-temen disini harus bisa berubah, bukan kita yang men'drive' market tapi kita yang harus berdaptasi dengan market," ucap Yukki, mengingatkan. 

Ia menyadari sebagai daerah tujuan pariwisata nasional dan mancanegara, Bali sangat terdampak dengan merebaknya pandemi Covid-19, dan tentunya berimbas juga pada jasa layanan logistik. Tapi menurutnya Bali jangan berhenti sampai disitu saja. Misal, kalau sebelumnya produk yang dikirim hanya produk jadi, sekarang harus berpikir hilirisasi produk. Artinya, produk yang bisa memberikan nilai tambah. 

"Kalau kayu, bisa jadi handycraft dan sejenisnya, ikan jangan hanya produk segar tapi bisa jadi tepung ikan dan lainnya," jelasnya. Dan ini bisa merangsang pertumbuhan ekspor ke negara-negara rujuan, tambahnya. 

Jasa layanan Logistik sekarang tidak lagi bisa hanya bicara dari titik A ke titik B tapi harus menggerakkan seluruh potensi yang ada seperti halnya menggandeng UKM/UMKM.

"Kita harus mendorong para UKM/UMKM melalui platform-platform yang ada agar menciptakan produk yang memiliki nilai tambah," katanya.  

Yukki yang juga sebagai Koordinator WKU I Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi KADIN Indonesia, berpendapat pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Bali sudah sangat tepat bagaimana mendukung terbangunnya infrastruktur logistik dari hulu sampai hilir. Tujuannya tidak lain untuk menghidupkan industri jasa yang ada di Bali agar lebih bergeliat. 

"Potensi yang dimiliki UKM/UMKM mesti dimanfaatkan, bagaimana temen-temen logistik mendukung ke arah sana dan peluangnya besar," tuturnya. 

Bali juga memiliki kesempatan untuk jadi"HUB" transhipment untuk bisa turut serta memberikan perubahan bagi iklim usaha yang ada. Ia berkeyakinan begitu ini berjalan, Bali akan "booming" kembali dan ini hanya masalah waktu. 

"Ketika Bali menjadi 'HUB' maka akan terjadi efisiensi, tapi harus diimbangi dengan penciptaan produk yang memiliki nilai tambah," tukasnya, seraya mengingatkan  kawasan pasifik bisa jadi potensi pasar yang digarap Bali.

"Ketika volumenya meningkat, secara otomatis pelabuhan laut dan udara juga akan bergerak," ungkap Yukki. 

Sementara itu, Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi Bali, AA Bagus Bayu Joni Saputra atau kerap disapa Gus Bayu ini, senafas apa yang disampaikan Yukki, selain menyambut baik apa yang dipaparkan Yukki juga menyatakan kesiapannya menghadapi transformasi yang ada, lantas pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemerintah  Provinsi Bali dalam mendorong majunya UKM/UMKM yang ada di Bali.  

“Kita bergandengan tangan dengan Dekranasda Provinsi Bali dan dinas terkait dalam mendorong majunya UKM dan UMKM di Provinsi Bali,” sebut pemilik Bayu’s Cargo ini, yang akan sesegera mungkin mengimplementasikan program kerja organisasi.

wartawan
ARW
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.