BALI TRIBUNE - Komisi I DPRD Badung mengundang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menggelar rapat kerja, Senin (24/9) di ruang rapat pimpinan DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Wayan Suyasa didampingi anggota Kadek Sudarmaja, Made Subawa dan Nyoman Ardana. Hadir pula Kepala BKPSDM Badung Gede Wijaya, Kabid Mutasi BKPSDM Made Suambi beserta sejumlah Kasi. Rapat kerja tersebut dilakukan terkait teknis ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemkab Badung dan tes CPNS dari BKN di Pemkab Badung. Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Suyasa mengatakan, secara teknis Komisi I merupakan leading sektor segala program eksekutif khususnya BKPSDM. Pihaknya menginginkan agar selalu ada koordinasi antara legislatif dengan eksekutif terkait program-program pemerintah. "Koordinasi ini perlu dilakukan agar kami bisa memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Kta harus satu visi dalam penyampaian mewujudkan Kabupaten Badung yang dipercaya masyarakat," ujar Suyasa. Kepala BKPSDM Badung Gede Wijaya menerangkan, ujian penyesuaian ijasah merupakan komitmen Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Pihaknya di BKPSDM Badung hanya selaku pelaksana sesuai arahan pimpinan (Bupati). "Ini merupakan komitmen pimpinan yang ingin mensejahterakan pegawai dengan kenaikan pangkat," ungkapnya. Wijaya mengungkapkan, ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti penyesuaian ijazah sebanyak 979. Namun, yang mengikuti ujian sebanyak 977, dua orang tidak hadir karena sakit. "Untuk bisa ikut kenaikan pangkat, mereka harus lulus ujian penyesuaian ijazah dengan menunjukkan keterangan lulus ujian penyesuaian ijazah," terangnya. Lebih lanjut kata Wijaya, ujian penyesuaian ijazah telah dilaksanakan mulai 17 September lalu diawali tes wawancara. Kemudian, 18 hingga 20 dilakukan tes (Computer Assisted Test) CAT di BKN Regional X. "Mudah-mudahan semua bisa lulus karena tes ini juga dilakukan oleh BKN. BKN juga yang menentukan dan mengeluarkan surat tanda kelulusan," pungkasnya. Sementara, terkait tes CPNS Wijaya mengatakan, wewenang sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana dan memberi informasi kepada masyarakat. "Sepenuhnya wewenang pusat. Tes dilakukan online menggunakan sistem CAT. Tanpa hitungan jam hasilnya akan langsung keluar, peserta akan langsung tahu nilai yang didapat," jelasnya. Sementara, Wayan Suyasa menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen Bupati melaksanakan ujian penyesuaian ijazah, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pihaknya pun berharap, seluruh peserta lulus dengan hasil yang memuaskan. "Mudah-mudahan semua mendapatkan hasil yang maksimal," kata Politisi asal Penarungan, Mengwi ini. Pihaknya juga mengapresiasi pelaksanaan tes CPNS yang sepenuhnya menjadi wewenang pusat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. " Perekrutan pegawai negeri sipil yang baru memang sangat diperlukan. Pensiun dari dulu sangat banyak, kita membutuhkan tenaga yang energik untuk memenuhi tenaga-tenaga yang diperlukan dalam bidang tertentu terutama di Badung," imbuhnya.