Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi II DPR Setuju Pagu Anggaran Bawaslu 2021 Rp1,6 triliun

Bali Tribune/ Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia
Balitribune.co.id | Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun.
 
"Komisi II DPR menyetujui Pagu Anggaran KPU RI tahun 2021 sebesar 1.641.340.603.000 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu indikatif) Bawaslu RI tahun 2021," kata Doli dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Pelaksana harian Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Abhan, secara fisik dan virtual, di Senayan, Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu.
 
Dia menjelaskan, anggaran Bawaslu RI tersebut dialokasikan untuk anggaran dua program yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp1,21 triliun; dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp434 miliar.
 
Doli mengatakan, Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar Rp699 miliar.
 
"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkan-nya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Bawaslu RI tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," ujarnya.
 
Sehingga, pagu alokasi Bawaslu RI tahun 2021 ditambah usulan penambahan anggaran (jika disetujui Banggar DPR RI) menjadi sebesar Rp2,3 triliun.
 
Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengatakan bahwa Bawaslu RI mengusulkan tambahan anggaran tersebut untuk tujuh mata anggaran.
 
Salah satu di antaranya adalah untuk sewa gedung Kantor Bawaslu RI Pusat sebesar Rp7,35 miliar.
wartawan
Hans Itta
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.