balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana DPRD Badung itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana serta anggota komisi.
Delapan OPD yang dihadirkan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Bagian Kesra, serta manajemen RSD Mangusada.
Graha Wicaksana mengatakan, secara umum pelaksanaan program OPD sepanjang 2025 berjalan baik, termasuk program bantuan sosial dan Bantuan Hari Raya yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Program berjalan baik, bahkan Bantuan Hari Raya akan ditingkatkan pada 2026 dari 98 ribu menjadi 104 ribu penerima, ujarnya.
Meski demikian, Komisi IV menyoroti sejumlah capaian yang belum optimal, salah satunya belum terwujudnya status Kabupaten Layak Anak di Badung. Menurutnya, kendala utama terletak pada belum tersedianya fasilitas pendukung seperti rumah singgah dan ruang ramah anak.Ini menjadi catatan penting, karena membutuhkan sinergi lintas OPD untuk penyediaan fasilitas seperti taman kreatif dan taman anak, katanya.
Selain itu, rapat juga menyoroti belum beroperasinya sejumlah fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit Suwiti dan Rumah Sakit Giri Asih, yang masih terkendala proses perizinan, termasuk laik fungsi (LSF). Komisi IV menargetkan kedua rumah sakit tersebut dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026, dengan catatan seluruh tahapan perizinan segera diselesaikan.Perlu koordinasi lintas OPD agar kendala seperti LSF bisa segera tuntas, sehingga izin operasional dan kerja sama dengan BPJS bisa segera berjalan, tegasnya.
Komisi IV DPRD Badung berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan kinerja OPD sekaligus percepatan realisasi program prioritas pada tahun anggaran 2026.
