Komisi IV Dukung PTM | Bali Tribune
Diposting : 27 September 2021 23:38
ANA - Bali Tribune
Bali Tribune/RAPAT PTM - Komisi IV DPRD Badung saat rapat membahas pelaksanaan PTM di Badung
balitribune.co.id | Mangupura  - Menjelang dilakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung mengajukan surat ke Komisi IV DPRD Badung untuk mendapat rekomendasi. Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Badung usai rapat internal dengan sejumlah anggota mengaku tidak perlu mengeluarkan rekomendasi. Sebab, sudah ada acuan yang jelas. 
 
"Kami sepakat tidak mengeluarkan rekomendasi. Sudah ada Inmendagri, Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran Bupati tentang PTM. Jadi sudah jelas panduannya," ujar Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta. 
 
Sumerta mengungkapkan, Komisi IV menyerahkan sepenuhnya kepada Disdikpora Badung sebagai leading sektor untuk membuat SOP. Namun, tetap tidak keluar dari aturan pusat maupun pemerintah daerah. Pihaknya pun, meminta agar tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang ada di desa/kelurahan masing-masing.
 
"Jelas di sana juga harus ada Satgas yang dibentuk dari sekolah itu sendiri. 
Dan tidak ada istirahat, 2 jam sekolah langsung pulang, ganti shift. Sehingga ada ruang juga jika ada yang terpapar agar dapat ditangani dan dilakukan evaluasi," jelasnya, didampingi anggota Komisi seperti Nyoman Gede Wiradana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, Gede Aryantha, dan Made Suwardana. 
 
Hampir 1,5 tahun lanjut Sumerta, anak-anak hanya mengikuti pembelajaran secara daring. Maka menurutnya, pemberlakuan PTM sangat penting. Pihaknya takut, jika PTM tidak kunjung dilaksanakan maka, anak-anak akan kehilangan momen pembelajaran dan kualitas pendidikan menurun. Terlebih, siswa juga tidak bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman sekolahnya. 
 
"Kalau ini lama tidak dilakukan, anak-anak tidak akan mengenal teman sekolahnya. Jangan-jangan sampai tamat tidak akan mengenal temannya. Jadi PTM ini sangat penting tanpa harus mengabaikan Prokes," ungkapnya. 
 
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan, selain wajib vaksin, anak-anak juga diharapkan mendapat persetujuan orangtua untuk bisa mengikuti PTM. Jangan sampai jika ada yang tidak mendapat izin orangtua, dianggap bandel dan tidak mau sekolah. 
"Jangan-jangan nanti dianggap alpha. Izin orangtua juga sangat penting," tegasnya.