Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Konsultasi dan Konseling Gratis ke PPKS Guna Kerthi

Bali Tribune/ Pertemuan pusat pelayanan keluarga sejahtera bagi pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Senin (30/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali  memanfaatkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konsultasi dan konseling gratis terkait Program Bangga Kencana. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan bagi keluarga. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus Proklamasi saat memberikan arahan pada pertemuan pusat pelayanan keluarga sejahtera bagi pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Senin (30/11). 
 
"PPKS ini siap meberikan pelayanan keluarga atau melayani masyarakat untuk konsultasi maupun konseling secara cuma-cuma alias gratis. PPKS yang di Bali kita beri nama PPKS Guna Kerthi dibentuk untuk pelayanan program Bangga Kencana, dimana pelayanan ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. Pelayanan ini bisa didapatkan melalui datang langsung ke BKKBN Bali maupun melalui layanan online via whatsapp maupun medsos BKKBN Bali,” ungkapnya.
 
Dikatakan Agus Proklamasi, PPKS Guna Kerthi dapat memberikan  beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling Keluarga Balita dan Balita, konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja, konsultasi dan konseling pranikah, konsultasi dan konseling keluarga Lansia dan Lansia, konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, konsultasi dan konseling keluarga harmonis serta konsultasi dan konseling pemberdayaan ekonomi keluarga.
 
“Pemberian pelayanan konseling langsung pada keluarga merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dalam pembangunan kualitas penduduk. Sehingga PPKS ini mengacu langsung kepada sasaran, yaitu keluarga melalui program pembangunan keluarga (Bangga Kencana)," jelasnya. 
 
Agus Proklamasi juga menambahkan bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ini diharapkan dapat membenahi kondisi-kondisi permasalahan pembangunan penduduk yang ada dimulai dari keluarga Indonesia khususnya Provinsi Bali. 
wartawan
Bernard MB
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.