Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Ingin Wujudkan “Zero Complaint”

Bali Tribune/ COFFEE MORNING - Gubernur Bali Wayan Koster saat coffee morning di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Jumat (15/2).

Bali Tribune, Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster memenuhi janjinya bertandang ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Jumat (15/2). Menurut Kepala ORI Bali Umar Ibnu Al Khatab, janji tersebut disampaikan saat pasangan Koster-Ace menandatangani komitmen pelayanan publik sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali. Pada acara bertajuk Coffee Morning Gubernur Bali dengan ORI Bali tersebut, Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan publik. Yang pertama Gubernur mengapresiasi keberadaan Ombudsman dalam fungsi pengawasan pelayanan publik. Koster mengaku senang ada pihak yang mengawasi pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi. “Biasanya apa yang saya lakukan saya konsultasikan dulu diskusi dulu secara administratif, bagaimana ketaatan terhadap peraturan dan kualitas pelayanan,” ujarnya. Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menambahkan, kualitas pelayanan ini terkait dengan kecepatan, sesuai dengan aturan dan tak ada keluhan atau zero complaint. Koster mengatakan, dalam visinya sudah menetapkan lima program prioritas seperti pangan, sandang, papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan tenaga kerja; adat, agama, tradisi, seni dan budaya; serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Gubernur Koster akan membuat beberapa program, peraturan dan standarisasi untuk menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Misalnya, lanjut dia, untuk menjamin keamanan pangan, akan bekerjasama dengan BPOM, sementara dari sisi lingkungan ada peraturan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir. Kepala ORI Bali Umar Ibnu Al Khatab menyambut positif beberapa gebrakan yang sudah ditunjukkan pemerintahan Koster-Ace. Misalnya komitmen untuk memberantas pungutan liar. Meski menurutnya saat ini Bali masuk dalam zona hijau indeks pelayanan publik nasional, ORI Bali berharap pemerintahan Koster-Ace bisa meningkatkan lagi pelayanan publik sehingga bisa lebih baik. Anggota ORI Pusat Ahmad Alamsyah Saragih SE yang juga hadir dalam pertemuan ini memuji komitmen Gubernur Bali Wayan Koster yang menurutnya pelayanan publik ramah lingkungan. Namun Alamsyah juga mengingatkan perlunya memenuhi kebutuhan pelayanan publik paling dasar yang berkaitan dengan ‘orang kecil’.

wartawan
redaksi
Category

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.