Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KPK RI Monitor Desa Gubug Tabanan

Bali Tribune / MEMANTAU - Tim KPK RI memantau dan memberikan masukan untuk memperkuat program Desa Anti Korupsi di Desa Gubug di Kecamatan/Kabupaten Tabanan, Senin, (4/11).

balitribune.co.id | Tabanan - Setelah melalui penilaian oleh Tim Desa Anti Korupsi Provinsi Bali, Desa Gubug di Kecamatan/Kabupaten Tabanan kembali menjadi sorotan dengan kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Senin, (4/11).

Rombongan Tim KPK RI yang dipimpin oleh Rino Haruno bertujuan memantau dan memberikan masukan untuk memperkuat program Desa Anti Korupsi yang tengah berjalan.

Rino Haruno menjelaskan bahwa Desa Gubug merupakan salah satu dari  delapan ribuan desa di 38 provinsi yang dipilih menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Menurutnya, pemilihan ini didasarkan pada kenyataan bahwa telah ada ribuan kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa di Indonesia. Oleh karena itu, program Desa Anti Korupsi diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di tingkat desa.

Salah satu indikator utama penilaian adalah penerapan digitalisasi dalam tata kelola desa. Digitalisasi dianggap dapat memperkuat sistem transparansi dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. “Program Desa Anti Korupsi bukanlah perlombaan, melainkan sebuah langkah untuk memastikan semua indikator diresapi dan diterapkan dengan baik,” tegas Rino Haruno.

Selain itu, Rino mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik yang baik di desa, menghindari penyalahgunaan wewenang dalam swakelola anggaran, serta menghargai kearifan lokal. “Kasus korupsi di Bali relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain, dan hal ini disebabkan karena kuatnya kearifan lokal yang mengakar di masyarakat,” ujarnya.

Rino Haruno juga menegaskan, kehadiran Tim KPK RI bukan untuk melakukan penilaian ulang, melainkan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah ke depan agar Desa Gubug dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lainnya.

Acara monitoring hasil penilaian dan perluasan Desa Anti Korupsi di Desa Gubug ini juga dihadiri Sekda Tabanan I Gede Susila, Inspektur Kabupaten Tabanan IGN. Supanji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Gusti Ayu Supartiwi, Kepala Desa Gubug I Nengah Mawan beserta perangkat desa dan tokoh tokoh desa setempat.

wartawan
KSM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.