Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KPPN Denpasar Evaluasi Kinerja Satker

Teddy

BALI TRIBUNE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar Kamis (18/10) di kantor setempat melakukan evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan Satker berkinerja terbaik triwulan III tahun 2018 dan sosialisasi Per-13/PB/2018 serta strategi peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kabag Umum KPPN Wilayah Bali, Muhammad Yasin mengatakan, umumnya dari triwulan ke triwulan kinerja satuan kerja (Satker) di Denpasar mengalami peningkatan yang cukup bagus. "Dari pantauan kami di Kanwil, kinerja Satker naik terus. Artinya pengelola keuangan dimasing-masing Satker sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. Jadi sudah mulai responsifnya pengelola keuangan. Apapun yang disampaikan baik aturan oleh KPPN sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya," terang Yasin. Para Satker dinilai berdasarkan 12 komponen penyerapan anggaran, salah satu komponen ada yang berbobot 20 persen, 10 persen, 5 persen. "Itulah bobot yang paling tinggi di dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Itupun berbasis aplikasi, jadi tidak bisa direkayasa lagi," jelasnya. Sementara itu, Kepala KPPN Denpasar, Teddy memaparkan, penilaian evaluasi kinerja Satker ini diambil berdasarkan variabel-variabel pengukuran di dalam IKPA. Setiap triwulan, masing-masing Satker diberikan target penyerapan anggaran yang harus dipenuhi oleh. "Triwulan III kemarin minimal 60 persen. Ketika dia (Satker) memenuhi target penyerapannya 60 persen itu, dia mendapatkan nilai bobot dapat 100 poinnya," sebutnya. Terkait penilaian evaluasi kinerja Satker kata dia dilakukan setiap akhir triwulan. "Kita tarik data IKPA yang sudah disajikan dalam OMSPA-Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara. Di situ akan muncul nilai IKPA dari seluruh Satker mitra kerja KPPN Denpasar," beber Teddy. Juara-juara saat ini diberikan kepada Satker yang dibedakan menjadi tiga kategori salah satunya, Satker kewenangan kantor pusat dan daerah ada pagu besar, menengah dan kecil. "Jadi yang juara-juara sekarang ini adalah terbaik di pagu besar, menengah dan kecil untuk IKPA-nya," imbuhnya. Dia membeberkan, dari total anggaran APBN yang dialokasikan untuk KPPN Denpasar yakni Rp 9,1 triliun, hingga triwulan III terserap diseluruh Satker wilayah kerja Denpasar sekitar Rp 6,06 triliun (66,61 persen). "Itu artinya sudah diatas target 60 persen. Klu dibandingkan triwulan III tahun lalu cuma terserap 61 persen. Artinya dibandingkan tahun lalu, tahun ini ada perbaikan pernyerapan anggaran APBN," katanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.