BALI TRIBUNE - Dua pasangan calon bupati/wakil bupati Gianyar,  nomor urut satu   Tjokorda Raka Kerthyasa-Pande Istri Maharani dan  nomor urut dua pasangan I Made Mahayastra-Anak Agung Gde Mayun, kini memasuki masa kampanye. Namun sayang,  alat peraga sosialiasi yang dipasang oleh tim paslon di berbagai titik, hingga Rabu (14/2) masih marak.  Padahal mulai Kamis (15/2) masa kampanye dimulai dan alat peraga liar seharus sudah disterilkan.

Ketua KPUD Gianyar Anak Agung Ghde Putra mengakauai masih ada beberap alat peraga sosialisasi dari masing-masing paslon yag masih terpasang. Karena itu, pihaknya meminta kepada tim sukses pasangan calon agar segera menurunkan  seluruh baliho atau alat peraga sosialisasi lainnya  yang masih terpasang. “Karena paslon sudah ditetapkan maka kami meminta tim kampanye paslon untuk menertibkan baliho yang terpasang di sejumlah  tempat di Kabupaten  Gianyar. Karena masa kampanye akan dimulai tanggal 15 Februari hingga masa tenang 3 hari sebelum pemungutan suara,” harapnya. Kalau hingga massa kampanye masih ada baliho sosialisasi yang belum diturunkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instasi terkait. Selanjutkan, secara bersam-sama akan melakukan penurunan paksa.

 Gung Putra menegaskan, mengacu PKPU No 4  penertiban harus dilakukan karena pemasangan tempat peraga kampanye telah ditentukan KPU. Tempat yang dilarang pemasangannya meliputi tempat ibadah,  rumah sakit,  gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, tempat wisata, di pohon serta fasilitas umum lainnya. Jenis APK, sebutnya, KPU Gianyar menetapkan peraturan berbeda di masing-masing tingkat. Seperti, berupa sepanduk ukuran 1,5 meter x 7 meter sebanyak dua buah per desa. Berupa umbul-umbul sepanjang 1,15 meter sebanyak 20 buah per kecamatan. Dan, baliho ukuran 4 meter x 7 meter sebanyak lima buah di kabupaten. Pemasangan APK tersebut dibiayai KPU Gianyar. Namun, jika menurut para paslon jumlah APK yang dipasang tersebut dinilai kurang, para kandidat bisa melakukan penambahan atas rekomendasi KPU. Jenis APK ini juga  berbeda-beda tiap tingkatnya. Misalnya  tingkat desa berupa sepanduk, di kecamatan berupa umbul-umbul dan di kabupaten berupa baliho. “Pasangan calon boleh membuat alat peraga kampanye ini, 150 persen dari jumlah maksimal yang dibuatkan KPU,” ujarnya.

Sedangkan dalam proses kampanye setiap paslon mendapatkan jatah waktu 53 hari. Kampanye dilakukan dalam hari yang berselang-seling. Jika Paslon nomer urut 1 mendapat jadwal hari Senin, sehingga Paslon 2 mendapat jadwal hari Selasa. Hal tersebut untuk menghindari kedua kandidat ini ‘benturan’ di lapangan. Selain itu, tahapan kampanye akan dikosongkan saat hari libur Galungan, Nyepi dan libur nasional.