Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Krama Desa Protes Pemilihan Bendesa Baluk

pakraman
Beberapa tokoh dari puluhan krama Desa Pakraman Baluk yang protes terhadap pemilihan bendesa pakraman.

Negara, Bali Tribune

Proses pemilihan Bendesa di Desa Pakraman Baluk, Negara yang dilaksanakan Jumat (20/5) lalu diprotes oleh krama desa setempat. Protes oleh puluhan krama yang dilaksanakan dari Sabtu (28/5) malam hingga Senin (30/5) meminta bendesa terpilih, I Wayan Birka dianulir dengan pertimbangan tidak sesuai prerarem dan tata tertib selain juga krama menilai yang bersangkutan diduga melakukan beberapa penyelewengan dana bansos. Inspektorat dan kejaksaan diminta turun menyelidiki permasalahan bansos itu.

Salah seorang krama, Nengah Sudirma menilai pemilihan bendesa di wilayahnya cacat sebab banyak kepala keluarga yang memilik hak pilih tetapi saat pemilihan diwakili oleh anggota keluarga atau istrinya. Begitupula bendesa terpilih I Wayan Birka diduga melalukan penyelewengan dana bansos  seperti dana bantuan untuk sekhe angklung Dharma Laksana Baluk, dana bantuan Sekhe Santi Dharma Kumala Baluk dan penyelewengan dana lainnya.

Bendahara Sekhe Angklung Dharma Laksana Baluk, Wayan Suanta menyebutkan I Wayan Birka yang memakai dana sebesar Rp1,7 juta berjanji akan mengembalikan sebelum pemilihan bendesa namun hingga saat ini nyatanya belum ada pengembalian.

Begitupula yang disebutkan Bendahara Sekhe Santi Dharma Kumala, Nengah Wirawan. Ia menyebutkan ada beberapa bansos yang juga digelapkan oleh bendesa terpilih dan sebagai bendahara ia tidak mengetahui asal dan nilai bansos itu. Salah satunya adalah bantuan pakaian. Ia sebagai pengurus tidak mengetahui adanya bantuan itu dan baru tahu dari tukang jahit yang ongkos jahitnya masih dipakai I Wayan Birka sehingga tukang jahit tersebut tidak mau mengerjakannya. Ia berharap agar segera dilakukan penelusuran dan diusut.

Bahkan menurut krama lainnya, I Nengah Sudirma dan Dewa Arta, bendesa terpilih melanggara persyaratan dan ketentuan peminjaman dana di LPD dimana peminjaman dana sudah jelas diatur harus ada jaminan, namun I Wayan Birka yang juga menjabat sebagai pengawas LPD Desa Pakraman Baluk dituding seenaknya meminjam uang hingga Rp30 juta tanpa jaminan apapun sedangkan krama yang menjadi nasabah LPD harus memakai jaminan saat meminjam uang di LPD.

Bahkan menurut Kelihan Tempek Sekar Tunjung, Wayan Sutika, setelah I Wayan Birka terpilih kembali nasabah LPD menjadi resah sehingga warga mulai menarik simpanannya di LPD.

Komang Griya mengatakan krama dari awal pencalonannya sudah protes ke panitia pemilihan tetapi tidak ditanggapi dan terkesan ada intimidasi dalam pemilihan bendesa kali ini. Demi kebaikan desa, kini warga tidak tinggal diam sehingga menurutnya tidak ada kelompok yang saling melindungi dan menutupi.

Krama meminta agar banyaknya permasalahan dugaan penyimpangan ini bisa disikapi serius oleh Inspektorat dan kejaksaan agar turun melakukan investigasi dan penyelidikan. Krama siap dipanggil untuk mengungkap semua kebobrokan.

Pihak krama ini mengaku tidak ingin menggagalkan pelantikan Juni mendatang dan akan mendukung calon yang tidak memiliki banyak masalah demi kebaikan desa pakramannya.

Ketua Panitia Pemilihan Bendesa Baluk, Komang Suprapta saat dikonfirmasi menyatakan pemilihan bendesa itu sudah sesuai mekanisme baik itu prerarem maupun tatib, namun diakuinya ada ibu-ibu yang mewakili suaminya untuk memilih di Tempek Baluk tetapi sebelumnya telah disepakati dalam paruman dan ditandatangani oleh pihak berwenang.

Bahkan ia menyebutkan saat dilangsungkan penyaringan calon bendesa dan sosialisasi prerarem selama satu bulan dari 20 April hingga 20 Mei tidak ada yang keberatan dan protes sehingga ia mengaku pihaknya tidak mengetahui ada permasalahan bansos tersebut. Menurutnya protes warga itu hanya ketidakpuasan warga saja.

Sementara I Wayan Birka tidak dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Kewalahan Hadapi Kemacetan, Dishub Badung Akui Kekurangan Personel Lapangan

balitrib une.co.id | Mangupura - Kemacetan yang kian parah di kawasan pariwisata Kabupaten Badung ternyata tidak diimbangi dengan jumlah personel pengatur lalu lintas yang memadai. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mengakui hanya memiliki sekitar 160 personel lapangan untuk mengawal arus kendaraan di wilayah pusat kunjungan wisata tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Badung Pimpinan Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

balitribune.co.id | Mangupura – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Raker Komisi III DPRD Badung Hadirkan BPKAD dan Bapenda Bahas SILPA Rp1,1 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tinjau Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Menko Muhaimin Mengingatkan Pekerja Bijak Memanfaatkan Jaminan Hari Tua

balitribune.co.id | Gianyar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar memastikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.