Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kresna Budi Dukung Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Syaratkan Pakai APBN

pelabuhan
Bali Tribune / PELABUHAN – Suasana Pelabuhan Celukan Bawang.

balitribune.co.id I Singaraja - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng, Bali. Namun, ia menegaskan agar proyek infrastruktur tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali.

Menurut Kresna Budi, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang merupakan langkah strategis untuk mengurai persoalan kemacetan di Gilimanuk, Jembrana, termasuk urusan logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bali Utara. 

"Menurut pandangan saya, cara penguraian yang paling tepat adalah memaksimalkan Pelabuhan Celukan Bawang. Ini bukan hanya untuk antisipasi jangka pendek seperti Idul Fitri saja, tetapi untuk antisipasi jangka menengah dan panjang. Jangan sampai masalah kemacetan logistik terjadi lagi," ujarnya, Sabtu (11/5/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut juga mendukung rencana penambahan tiga hingga empat dermaga baru serta peningkatan status pelabuhan. Ia menilai keberadaan pelabuhan memiliki peran vital terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh pelabuhannya. "Kalau jalurnya macet, ekonomi mandek. Tapi kalau jalurnya dibuka, ekonomi pasti lancar," tambahnya.

Selain itu menurut Kresna Budi,  pembangunan pelabuhan berskala besar seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan menjadi beban daerah. "Peranan itu kan ranahnya Pelindo, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Perusahaannya kan di bawah kementerian. Jangan dong duit Bali yang dipakai untuk itu. Anggaran dari kementerian yang harus dibawa ke Bali supaya ekonomi kita lebih hidup," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Bali saat ini masih terbatas sehingga perlu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan. "Kalau APBD dipakai untuk membangun pelabuhan, sementara kondisi keuangan kita sedang keteteran, itu kurang tepat. Biarlah anggaran daerah digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Semuanya punya peran masing-masing," jelasnya.

Kresna Budi menilai keberhasilan seorang kepala daerah dapat dilihat dari kemampuannya menghadirkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah. Keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu menarik anggaran pusat ke daerah. "Kita serahkan proyek dari Kementerian Perhubungan, baik darat maupun laut, untuk Buleleng. Kita sangat dukung. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pembangunan, tetapi kita butuh anggaran kementerian untuk infrastruktur di Bali," tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.